News Sekaltim

Gaji UMP Kaltim 2027 Naik 7,55 Persen, Minimum Kini Rp4,04 Juta

Sekaltim.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, yaitu sebesar Rp4.046.360 per bulan.

Angka UMP Kaltim 2027 tersebut naik 7,55 persen dibandingkan UMP Kaltim 2026 yang sebesar Rp3.762.431. Dengan kenaikan ini, pekerja di Kaltim akan mendapatkan standar upah minimum baru mulai 1 Januari 2027.

Penetapan UMP Kaltim 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tertanggal 20 November 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kemudian mengumumkan keputusan tersebut melalui Pengumuman Nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV pada Sabtu 21 November 2026.

Dalam pengumuman itu, Rudy menegaskan seluruh perusahaan wajib mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum,” demikian ketentuan dalam pengumuman resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Rudy Mas’ud.

UMP Kaltim 2027 Berlaku Mulai 1 Januari

UMP Kaltim sebesar Rp4.046.360 berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.

Ketentuan ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan tempat mereka bekerja.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.

Setiap perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala pengupahan tersebut dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan kemampuan perusahaan.

Dengan demikian, UMP menjadi batas upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, bukan patokan tunggal untuk seluruh pekerja.

Perbandingan UMP Kaltim 2026 dan 2027

Berikut perbandingan upah minimum provinsi Kalimantan Timur:

| Tahun | Besaran UMP |
| ——– | ———– |
| 2026 | Rp3.762.431 |
| 2027 | Rp4.046.360 |
| Kenaikan | 7,55 persen |

Kenaikan tersebut menambah standar minimum penghasilan pekerja di Kalimantan Timur sebesar Rp283.929 per bulan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dasar Hukum Penetapan UMP Kaltim 2027

Penetapan UMP 2027 mengacu pada sejumlah regulasi dan pertimbangan pemerintah pusat.

Di antaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pemprov Kaltim juga mempertimbangkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Surat tersebut berkaitan dengan penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai bahan penetapan upah minimum 2027.

Dengan keputusan UMP Kaltim 2027 ini, seluruh perusahaan di Kalimantan Timur wajib menyesuaikan kebijakan pengupahan mulai awal tahun depan. Pengusaha yang membayar pekerja di bawah ketentuan UMP berarti melanggar aturan pengupahan yang berlaku. (*)

Tinggalkan Balasan

Back to top button