Kesiapsiagaan BNPB Hadapi Karhutla dan Kekeringan di Kalimantan Timur Upaya Terpadu Melindungi IKN

Samarinda, Sekaltim.co – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kunjungan kerja pada Sabtu, 3 Agustus 2024, yang dipimpin oleh Inspektur Utama BNPB, Yulianto, Ak, MM, beserta rombongan ke Posko Modifikasi Cuaca (MOC) di Bandara APT Pranoto Samarinda menandai langkah strategis dalam upaya mitigasi bencana di wilayah yang kini menjadi lokasi IKN didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur dan Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso.

Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk peninjauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur dan personel dalam menghadapi potensi bencana.

Agus Tianur, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim, yang mendampingi rombongan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi berbagai skenario bencana.

“Kami berkomitmen penuh untuk mencegah, mengantisipasi, dan menangani segala bentuk potensi bencana di Provinsi Kaltim, terutama di wilayah area IKN,” ujar Agustianur dengan tegas.

Salah satu fokus utama kunjungan adalah evaluasi hasil kegiatan gabungan dua posko yang telah beroperasi sejak 4 Juli hingga 3 Agustus 2024.

Operasi modifikasi cuaca yang melibatkan empat pesawat selama 24 jam secara bergantian telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Budi Harsoyo, staf operasional BMKG, melaporkan bahwa prediksi curah hujan untuk bulan Juni 2024 di wilayah Kalimantan Timur, khususnya area IKN, masuk dalam kategori menengah dengan curah hujan bulanan berkisar antara 200 mm hingga 300 mm.

Tim Modifikasi Cuaca (TMC) Smart Aviation & BMKG mencatat keberhasilan yang signifikan. Pada periode 4-18 Juli 2024, rasio keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mencapai 70% dengan total 33 jam hujan dari 182 jam operasional.

Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan teknis yang perlu diatasi, seperti terbatasnya jam kerja dan ketidakmampuan melakukan penyemaian awan pada malam hingga dini hari.

Menanggapi tantangan tersebut, BNPB mengambil langkah progresif dengan merencanakan penambahan tiga unit pesawat dan memperpanjang jam operasional penyemaian awan menjadi 24 jam nonstop.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasi dan mengurangi potensi hujan di area target.

Selain fokus pada modifikasi cuaca, BNPB juga menyiagakan empat helikopter untuk menangani karhutla di Kalimantan Timur.

Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, menjelaskan bahwa dua unit helikopter akan digunakan untuk pemantauan, sementara dua unit lainnya dikhususkan untuk operasi water bombing.

“Bantuan udara ini tidak hanya bertujuan untuk menangani karhutla, tetapi juga untuk mendukung terciptanya situasi kondusif di kawasan IKN,” tegas Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, 3 Agustus 2024.

Kesiapsiagaan BNPB tidak berhenti di situ. Pada 2 Agustus 2024, Suharyanto bersama PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Asap di wilayah Kaltim.

Rakor ini merupakan bagian dari upaya terpadu menghadapi ancaman karhutla di wilayah tersebut.

Akmal Malik, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi dengan Otoritas IKN.

“Kami berharap ada langkah konkret dalam membangun kolaborasi dengan Otoritas IKN terkait pembangunan IKN, sesuai arahan Presiden. Tujuan IKN adalah mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial, namun di sisi lain perlu dukungan dalam hal keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Akmal Malik, dikutip dari Adpimprov Kaltim.

Di lain sisi, BNPB juga menyoroti pentingnya kajian risiko bencana terkait wilayah IKN. Meskipun tingkat bencana di area IKN tidak meningkat secara signifikan, namun potensi ancaman bencana tetap ada dan perlu diwaspadai.

Data BNPB menunjukkan sekitar 1.300 laporan bencana di Indonesia pada bulan Agustus, dengan varian bencana hidrometeorologi basah mendominasi.

Kehadiran berbagai pihak dalam rakor ini, termasuk Deputi Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam OIKN, Forkopimda Kaltim, BPBD kabupaten/kota, serta lembaga dan instansi terkait, menunjukkan keseriusan semua pihak dalam menghadapi potensi bencana.

Langkah-langkah yang diambil BNPB dan pemerintah daerah Kalimantan Timur mencerminkan pendekatan holistik dalam manajemen bencana.

Dari modifikasi cuaca hingga penyiagaan armada udara, serta koordinasi intensif antar lembaga, menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam menghadapi tantangan alam, terutama di wilayah strategis seperti IKN.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Kalimantan Timur, khususnya area IKN, dapat lebih siap menghadapi potensi bencana karhutla dan kekeringan.

Kesiapsiagaan ini tidak hanya penting untuk keselamatan penduduk setempat, tetapi juga untuk menjamin kelancaran pembangunan dan operasional IKN di masa mendatang. (*)