Balikpapan, Sekaltim.co – Pada Kamis, 22 Agustus 2024, The Nusantara Grand Ballroom Astara Hotel Balikpapan menjadi saksi pertemuan penting antara Komisi II DPR RI dengan jajaran pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di Kalimantan Timur.
Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 dan membahas kesiapan daerah jelang Pilkada serentak yang akan digelar dalam waktu dekat.
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menekankan bahwa selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan ini merupakan bagian dari amanah konstitusional sebagai wakil rakyat.
“Kami datang ke Kalimantan Timur guna melakukan kunjungan kerja spesifik berkaitan dengan persiapan dan kesiapan pemerintah daerah, serta KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Guspardi.
Dalam pertemuan tersebut, Guspardi menyatakan harapannya agar Pilkada serentak di Kaltim dapat berjalan tanpa gesekan, persoalan, atau dinamika yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi.
“Kami ingin memastikan bahwa semua berjalan lancar dan aman, mengingat Kalimantan Timur kini telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN),” tambahnya.
Paparan KPU dan Bawaslu Kaltim: Tantangan dan Kesiapan
Pertemuan dengan Komisi II DPR RI ini diisi dengan pemaparan dari Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, dan Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, yang memaparkan berbagai aspek terkait persiapan Pilkada. Mereka juga membahas dukungan anggaran, kebijakan, dan keamanan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, mengungkapkan apresiasinya terhadap dukungan luar biasa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Pencairan dana hibah dari pemerintah kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota sudah mencapai 100%, dan ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata dari Pemprov,” ungkap Fahmi.
Selain itu, Fahmi juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendataan pemilih di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) selama Pemilu 2024. Berkat kerjasama dengan Polda Kaltim, KPU berhasil mendapatkan akses untuk mendata pemilih di lokasi khusus tersebut.
“Tantangan ini berhasil kami atasi berkat dukungan solid dari seluruh stakeholder terkait,” jelasnya.
Anggaran dan Dukungan Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp300 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di daerah.
“Selain dana hibah yang sudah 100 persen tersalurkan dari provinsi hingga kabupaten/kota, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat juga terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni juga menambahkan bahwa angka partisipasi dalam Pemilu baru lalu mencapai kisaran 79 persen, dengan daftar pemilih sementara per 16 Agustus 2024 sebanyak 2.821.421 orang dari total penduduk Kaltim yang hampir mencapai 4 juta jiwa.
Diskusi dan Rekomendasi
Selain paparan dari KPU dan Bawaslu, pertemuan tersebut juga diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Forkopimda, Badan Kesbangpol, Diskominfo, BPJS Kaltim, dan Kejati Kaltim.
Diskusi ini menghasilkan berbagai rekomendasi penting untuk memastikan kelancaran Pilkada serentak di Kaltim, terutama dengan status baru Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara.
Turut hadir dalam acara tersebut, anggota Komisi II DPR RI lainnya, yakni Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si. (Fraksi PKB), Drs. Difriadi (Fraksi Partai Gerindra), serta Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan Kaltim dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. (*)
