Menteri Agus Harimurti Yudhoyono Lawatan ke Kanwil ATR/BPN Kaltim di Samarinda, Apresiasi Teknologi Pertanahan

Samarinda, SEKALTIM.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis (29/02/2024). Kunjungan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono ini merupakan bagian dari agenda kerja Menteri AHY untuk memantau secara langsung kinerja BPN di daerah dalam melayani kebutuhan pertanahan masyarakat.

Dalam kunjungannya kali ini, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono menelusuri satu per satu ruangan serta fasilitas pendukung layanan di Kantor Kanwil BPN Kaltim yang berlokasi di Jl. M. Yamin, Kota Samarinda. Ia ingin melihat secara langsung sarana dan prasarana yang dimiliki BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat Kaltim.

Selain itu, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono juga ingin memastikan bahwa fasilitas dan teknologi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal oleh aparatur BPN Kaltim. Hal ini penting untuk memastikan terwujudnya pelayanan prima dan peningkatan kepercayaan publik terhadap BPN.

“Dalam peninjauan saya ke kantor, saya melihat berbagai alat ukur tanah yang baru dan drone untuk menjadikan pengukuran lebih precise. Senang melihat pelayanan ATR/BPN di daerah semakin baik sehingga masyarakat semakin nyaman dan terlayani secara profesional dan terpercaya,” kata Menteri Agus Harimurti Yudhoyono.

Usai melakukan peninjauan ke seluruh sudut kantor, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono mengimbau agar seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kaltim tetap fokus melayani masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kelembagaan BPN, yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

“Kita ingin menjadi institusi yang semakin dipercaya publik karena menjalankan semua bentuk kegiatan dan pelayanan dengan baik tanpa ada kenakalan yang tidak diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, untuk mewujudkan BPN yang lebih dipercaya masyarakat, ada dua hal yang harus dimiliki seluruh jajaran BPN, yaitu integritas dan kapasitas. Menurutnya, kedua hal tersebut harus dibangun secara simultan agar SDM BPN dapat bekerja secara profesional dan dipercaya publik.

Lebih lanjut, Menteri AHY mengingatkan bahwa Kanwil BPN Kaltim memiliki tugas ganda yang cukup berat. Selain melayani kebutuhan pertanahan masyarakat Kaltim, Kanwil BPN Kaltim juga harus mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Namun, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono meyakini dengan sarana dan prasarana yang tersedia, serta teknologi mutakhir yang dimiliki, jajaran Kanwil BPN Kaltim mampu mengemban tugas ganda tersebut. “Saya senang bisa meninjau secara langsung suasana perkantoran, fasilitas yang ada di sini, termasuk yang paling penting, berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Dalam peninjauannya, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas berbagai terobosan digital yang telah diterapkan BPN Kaltim guna meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya penggunaan drone dan aplikasi digital yang memudahkan proses pengukuran dan pemrosesan data tanah.

“Kita lihat juga ada beberapa inovasi yang telah berjalan dengan baik selama ini, didukung berbagai alat termasuk alat pengukuran tanah yang terbaru. Ada drone yang digunakan untuk survei dan pemetaan yang lebih presisi. Semua ini selain untuk melayani masyarakat, tapi juga memastikan dukungan data spasial yang akurat untuk pembangunan IKN,” papar Menteri AHY.

Ia juga mengapresiasi pemanfaatan aplikasi digital oleh BPN Kaltim guna mempermudah interaksi dan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya fitur pengajuan permohonan pengukuran tanah secara daring yang memungkinkan pemohon mengetahui status proses lebih cepat.

“Ini contoh baik pemanfaatan teknologi untuk memberikan kepastian dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam lawatannya kali ini, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, dan sejumlah pejabat BPN lainnya. (*)