Samarinda, Sekaltim.co – Aula Polresta Samarinda menjadi tempat Dialog Penguatan Kehumasan Polri yang diinisiasi oleh Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Kalimantan Timur.
Acara dialog Penguatan Kehumasan Polri yang berlangsung Selasa, 8 Oktober 2024 ini dihadiri oleh personel pengemban fungsi kehumasan dari Polresta Samarinda dan Polsek jajaran ini menjadi momen penting menjelang Pilkada Serentak 2024.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, yang hadir bersama Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadly, menyampaikan materi dalam upaya mempersiapkan jajaran kepolisian menghadapi era digital yang semakin menantang.
Kombes Pol Ary Fadly, dalam sambutannya, menyoroti pentingnya skill mengelola media di era serba online ini.
Menurutnya, Penguatan Kehumasan Polri dalam menghadapi tantangan era teknologi informasi merupakan langkah penting. Terutama dalam mendekatkan diri kepada masyarakat melalui media.
“Teknologi informasi yang berkembang pesat menuntut kita untuk bisa mengelola media dengan baik demi mendukung tugas Polri ke depan. Dengan semakin dekatnya agenda Pilkada serentak, diharapkan seluruh personel yang memiliki fungsi kehumasan dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat,” ujar Kombes Pol Ary Fadly.
Mengingat Pilkada serentak yang sudah di depan mata, Kombes Pol Fadly menekankan urgensi pemanfaatan pengetahuan kehumasan untuk menjaga chemistry dengan masyarakat.
Sementara itu, Kombes Pol Yuliyanto dalam dialog Penguatan Kehumasan Polri tersebut mengingatkan tentang Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban setiap anggota Polri untuk menjalankan fungsi kehumasan.
“Kita semua harus sadar bahwa setiap anggota personel Polri adalah pengemban fungsi kehumasan. Penting untuk kita membangun kepercayaan publik melalui pendekatan humanis serta memperkuat kehadiran positif di media sosial, terutama menjelang Pilkada Serentak ini,” ungkap Kombes Pol Yuliyanto.
Dialog ini juga membahas khusus terkait Pilkada, yaitu agar netralitas Polri tetap terjaga.
“Pentingnya memilih diksi yang tepat dalam memberikan informasi, khususnya terkait Pilkada, agar netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ungkapnya. (*)
