Sekaltim.co – Pemerintah makin serius membenahi masalah hutan dan kebocoran uang negara. Terbaru, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menyetor uang ke kas negara dalam Penyerahan Tahap VI yang digelar di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 10 April 2026.
Acara ini langsung disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Nilainya tak main-main, tembus Rp11,4 triliun.
Uang tersebut diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, negara juga berhasil mengambil alih kembali kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare.
Tak cuma itu, ada juga lahan seluas 30.543,40 hektare yang diserahkan ke Kementerian Keuangan, lalu diteruskan ke BPI Danantara untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan, penegakan hukum itu kunci utama. Kalau lemah, negara bisa kehilangan banyak hal.
“Negara bisa kehilangan uang, aset, bahkan wibawa,” tegasnya.
Sebaliknya, kalau hukum ditegakkan dengan serius, dampaknya bakal terasa langsung. Mulai dari tata kelola yang lebih rapi, kerugian negara yang balik, sampai iklim usaha yang makin sehat.
Ia juga menegaskan negara tak boleh kalah dengan mafia hutan yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia.
“Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” ujar Jaksa Agung.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total uang yang sudah berhasil diselamatkan sejak Satgas PKH berjalan mencapai Rp31,3 triliun.
Angka tersebut, menurutnya, bisa dipakai buat hal besar.
“Bisa memperbaiki 34 ribu sekolah, membangun 500 ribu rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, dan membantu 2 juta masyarakat,” kata Prabowo.
Ia juga mengapresiasi kerja keras Satgas PKH yang menurutnya nggak mudah. Apalagi harus turun langsung ke lapangan dengan berbagai tantangan dan ancaman.
“Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan Saudara-saudara,” kata Prabowo. “Bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian,” tegas Prabowo.
Kalau dirinci, total Rp11,4 triliun yang masuk kas negara berasal dari berbagai sumber. Mulai dari denda administratif kehutanan sebesar Rp7,23 triliun.
Lalu ada juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kasus korupsi Kejaksaan RI periode Januari–Maret 2026 sebesar Rp1,96 triliun.
Selain itu, ada setoran pajak Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, kontribusi pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara Rp108,5 miliar, serta denda lingkungan hidup Rp1,14 triliun.
Di sisi lain, penguasaan kembali lahan hutan juga jadi pencapaian penting. Total 254 ribu hektare lebih berhasil diamankan.
Rinciannya, ada hutan produksi yang bisa dikonversi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat seluas 149 ribu hektare.
Kemudian Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510 hektare, serta kawasan konservasi Gunung Halimun Salak di Bogor, Jawa Barat seluas lebih dari 105 ribu hektare.
Sejak dibentuk Februari 2025, Satgas PKH sudah berhasil menguasai kembali lahan dalam skala besar. Dari sektor perkebunan sawit saja mencapai 5,88 juta hektare.
Sementara dari sektor pertambangan, luasnya mencapai lebih dari 10 ribu hektare.
Langkah ini menjadi sinyal kuat pemerintah serius membenahi tata kelola hutan dan mengejar pihak-pihak yang merugikan negara.
Dengan capaian ini, harapannya bukan cuma duit negara yang balik, tapi juga lingkungan lebih terjaga dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat luas. (*)
