Sekaltim.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi di Graha BNPB, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim, termasuk kebutuhan tambahan peralatan pemadaman hingga aspirasi masyarakat terkait status kebencanaan.
Dalam audiensi Seno Aji ke BNPB itu, Wagub sampaikan sejumlah kebutuhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan. Bantuan yang dibutuhkan antara lain selang, pompa air, drone, serta perlengkapan pendukung lainnya.
“Ada banyak bantuan yang kami butuhkan, seperti selang, pompa, drone, dan berbagai peralatan lainnya,” ujar Seno Aji.
Selain peralatan, Pemprov Kaltim juga berharap BNPB dapat mendukung operasi pengeboman air atau *water bombing*. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjangkau titik api di kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat.
Seno Aji turut menyoroti kendala pemadaman di wilayah rawa-rawa. Kondisi geografis tersebut membuat petugas kesulitan menjangkau sumber api. Karena itu, diperlukan strategi dan dukungan operasional yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Meski menghadapi sejumlah kendala, Seno Aji menyebut perkembangan penanganan karhutla di Kaltim mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan peta yang diperlihatkan BNPB dalam pertemuan tersebut, jumlah titik api baru di Kaltim dilaporkan sudah banyak berkurang.
“Tadi kami diperlihatkan peta di layar yang menunjukkan bahwa jumlah titik api baru di Kaltim sudah banyak berkurang,” ungkapnya.
Ia menilai koordinasi antara BPBD, relawan, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam upaya pemadaman. Kolaborasi lintas pihak juga diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru.
Dalam pertemuan itu, Seno Aji turut menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan status siaga darurat karhutla di Kaltim ditingkatkan menjadi bencana nasional.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional harus mempertimbangkan sejumlah faktor sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tentunya, untuk menetapkan sebagai bencana nasional, kita harus melihat apakah daerah memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penanganan bencana,” jelas Kristomei.
BNPB bersama BPBD, relawan, dan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penanganan karhutla. Sejumlah langkah dilakukan, termasuk operasi *water bombing* dan pengendalian titik api baru.
Pemprov Kaltim berharap koordinasi dengan BNPB dapat memperkuat upaya pemadaman. Dengan tambahan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, jumlah titik api diharapkan terus menurun dan kebakaran yang sudah dipadamkan tidak kembali muncul.
Pertemuan antara Wagub Kaltim Seno Aji dan Kepala BNPB yang baru tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan serta sejumlah pejabat BNPB. (*)
