Samarinda, Sekaltim.co – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) secara resmi mengeluarkan rilis sikap berjudul “PKKMB Adalah Milik Mahasiswa, Bukan Panggung Kekuasaan”, Kamis, 8 Agustus 2025, melalui akun Instagram resminya.
Dalam pernyataan BEM KM Unmul periode 2024/2025, disebutkan penolakan terhadap beberapa hal penting yang mereka nilai mencederai nilai kebebasan akademik.
Ada tiga poin penolakan BEM KM Unmul dalam pernyataan sikapnya.
Pertama, mereka menolak penggunaan GOR 27 September Unmul sebagai lokasi utama PKKMB. Menurut mereka, kapasitas gedung tersebut tidak memadai untuk menampung lebih dari 6.000 mahasiswa baru.
Isu kapasitas GOR 27 September Unmul juga tak luput dari sorotan. Gedung ini disebut tidak layak untuk menampung ribuan mahasiswa baru secara bersamaan.
BEM KM mengklaim telah mengusulkan alternatif lokasi yang lebih representatif dan aman, namun semua usulan tersebut ditolak pihak birokrasi kampus tanpa membuka ruang diskusi.
Hal ini menambah daftar alasan mengapa mereka merasa aspirasi mahasiswa terpinggirkan dalam penyelenggaraan PKKMB 2025.
“Kami telah mengajukan alternatif lokasi dan narasumber yang lebih edukatif serta menjunjung nilai kebebasan akademik. Namun, seluruhnya ditolak tanpa ruang diskusi,” demikian tulis BEM KM Unmul.
Kedua, mereka menentang kehadiran unsur militer di lingkungan kampus, termasuk undangan resmi untuk Pangdam VI/Mulawarman dalam rangkaian acara PKKMB.
Ketiga, BEM KM Unmul mengkritik sikap birokrasi kampus yang dinilai menutup ruang dialog dan mengabaikan aspirasi mahasiswa, meski mereka sudah mengajukan alternatif lokasi dan narasumber yang lebih edukatif.
Dalam rilis tersebut, BEM KM Unmul juga meminta maaf kepada seluruh mahasiswa baru atas kondisi yang terjadi. Mereka menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyetujui kehadiran militer dalam kegiatan kampus.
“Kampus bukan barak militer! Pendidikan bukan alat penjinakan! PKKMB adalah ruang pembebasan, bukan panggung kekuasaan!” tulis BEM KM Unmul dalam penutup rilisnya.
Sikap ini menjadi pernyataan tegas bahwa orientasi pendidikan di perguruan tinggi harus bebas dari intervensi politik maupun militer, serta mengedepankan kebebasan akademik.
PKKMB 2025 Unmul Dihadiri Tokoh Politik dan Militer
Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman 2025 menjadi sorotan publik, bukan hanya karena jumlah peserta yang membludak, tetapi juga karena kehadiran sejumlah tokoh politik dan militer saat pembukaan acara.
Acara yang resmi dibuka pada Selasa, 5 Agustus 2025 itu disiarkan langsung di kanal YouTube Unmul TV. Bertempat di Gedung 27 September Unmul, acara ini dihadiri lebih dari 6.400 mahasiswa baru.
Selain Rektor Unmul, Prof. Abdunnur, pembukaan PKKMB juga diwarnai kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dan Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Deni Sukwara.
Kehadiran pejabat politik dan militer dalam kegiatan kampus sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Fenomena ini sering memunculkan perdebatan soal batas keterlibatan unsur non-akademik di ruang pendidikan tinggi.
Di Unmul sendiri, ini bukan kali pertama muncul suara penolakan. Namun, pernyataan resmi BEM KM kali ini menjadi catatan penting, karena dilayangkan secara terbuka dan langsung mengarah pada kebijakan kampus. (*)
