Andi Muhammad Ishak

SEKALTIM.CO – Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menggelar Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan Dukungan Psikososial (LDP) tahun 2024 di Coconut Beach Samboja pada Rabu, 3 Juli 2024.

Acara ini bertujuan untuk membekali petugas LDP dengan pemahaman yang mendalam tentang makna dan implementasi layanan dukungan psikososial bagi korban bencana.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, yang menjadi narasumber utama dalam acara tersebut, menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang LDP.

“LDP merupakan tindakan atau bantuan yang diberikan secara sukarela oleh seorang kepada orang lain terkait masalah psikis dan sosial,” jelasnya.

Tujuan Utama LDP

Andi Muhammad Ishak menegaskan bahwa tujuan utama LDP adalah mengembalikan kondisi psikososial individu, keluarga, atau kelompok pasca bencana ke keadaan normal.

“Jangan sampai masuk fase yang harus mendapatkan pelayanan medis karena kejiwaannya terganggu,” ujarnya, menekankan pentingnya intervensi dini.

Perbedaan LDP dengan Terapi Psikologi

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam pelatihan ini adalah perbedaan antara LDP dan terapi psikologi atau psikiatrik.

“LDP bukan terapi psikologi atau psikiatrik. Bukan terapi bagi penderita gangguan jiwa. Peran kita bukan mengajak entitas melupakan tapi kembali membangkitkan semangat mereka,” jelas Andi.

Sasaran dan Tanggung Jawab Pemerintah

LDP merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, bersama dengan penyediaan logistik dan pengungsian. Sasaran LDP meliputi berbagai kelompok rentan, termasuk:

1. Bayi, balita, dan anak-anak
2. Ibu hamil dan menyusui
3. Penyandang disabilitas
4. Lansia

Pentingnya Ketulusan dalam Pelayanan

Andi Muhammad Ishak menekankan pentingnya ketulusan hati dalam memberikan pelayanan.

“Terpenting yang harus dipahami adalah memberikan pelayanan dengan ketulusan hati membantu penyintas atau mereka yang sedang susah. Perlu berikan pelayanan dengan kesungguhan. Hasilnya yang diterima juga pasti berbeda,” serunya.

Tantangan dan Persiapan Petugas LDP

Pelatihan ini juga membahas tentang tantangan yang mungkin dihadapi oleh petugas LDP. Andi memperingatkan,

“Jangan sampai sebagai petugas malah menghadapi masalah psikososial. Menghadapi gangguan akibat tidak menguasai ilmu dalam memberikan layanan dukungan psikososial bagi korban bencana.”

Untuk mengatasi hal ini, pelatihan menekankan pentingnya penguasaan ilmu dan teknik dalam memberikan LDP yang efektif.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas LDP ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan psikososial di Kalimantan Timur.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang LDP, diharapkan para petugas dapat memberikan bantuan yang lebih efektif kepada korban bencana, membantu mereka pulih dan kembali ke kehidupan normal secara lebih cepat dan optimal. (*)

Samarinda, SEKALTIM.CO – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menggelar acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2024 dengan mengangkat tema “Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat”.

Acara yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak.

Dalam peringatan hari Lansia Nasional 2024 ini, Dinsos Kaltim menyerahkan sejumlah bantuan kepada para lansia.

Dalam sambutannya, Andi Muhammad Ishak menyampaikan harapan agar bantuan sosial yang diberikan dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas hidup para lansia.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban para lansia dan memberikan mereka kenyamanan serta dukungan dalam menjalani hari-hari mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Doni Julfiansyah, melaporkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian acara ini serta menekankan pentingnya peringatan Hari Lanjut Usia Nasional sebagai wujud perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia.

Penyerahan bantuan sosial yang diserahkan secara simbolis, antara lain:

1. Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar: Diserahkan kepada 200 lanjut usia.
2. Bantuan Sosial Alat Bantu: Diserahkan kepada 100 lanjut usia berupa 50 kursi roda dan 50 kacamata.
3. Bantuan Sosial Terencana: Diserahkan kepada 8 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebesar Rp. 1.230.000.000,-

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para penerima bantuan dan perwakilan dari lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat dan menghormati para lanjut usia, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermartabat.

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2024 di Kalimantan Timur ini menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia di wilayah tersebut. (*)

Kutim, SEKALTIM.CO – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial se-Kalimantan Timur tahun 2024.

Acara yang mengangkat tema “Sinergitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Antisipasi Dampak Sosial di Kaltim Sebagai Serambi IKN” ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Kamis 16 Mei 2024, pagi.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari mulai 15 hingga 17 Mei 2024. Hadir Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak dan seluruh jajaran Dinas Sosial dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Dalam sambutannya, Diddy menyampaikan bahwa hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dampak positif berupa perkembangan pembangunan dan ekonomi yang pesat, namun juga dampak negatif seperti peningkatan jumlah penduduk.
Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi sedari awal oleh seluruh elemen, salah satunya Dinas Sosial sebagai leading sektor penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

“Jadi kegiatan ini bukan rapat sepele, perlu sinkronisasi program semua pemangku kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di Kaltim,” ujarnya. Ia meminta agar rapat ini dapat memutuskan rumusan untuk menyusun kebijakan penanganan PMKS.

Sementara itu, Kadinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak menyebut bahwa kegiatan ini bertujuan mewujudkan sinergi program dan kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang selaras dengan program Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota.

“Sinergi ini harus selarasa dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/kota,” ucapnya.

Kadinsos Kutim Ernata, yang mewakili Bupati Kutim, menyampaikan bahwa Pemkab Kutim terus berbenah menjadi lebih baik dengan visi “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang pesat, seperti Bukit Pelangi sebagai pusat perkantoran dan tempat wisata.

“Saat ini, Kutim tidak ada lagi wilayah yang masuk kategori terpencil, yang juga merupakan cakupan kita (Dinsos) terkait PMKS, namun sekarang seluruh wilayah sudah bisa dijangkau dengan mudah termasuk fasilitas dasar yang juga sudah merata di seluruh wilayah yang ada di Kutim,” kata Ernata.

Rakor ini dihadiri sekitar 150 peserta dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim dan berlangsung dari tanggal 15-17 Mei 2024, dengan menghadirkan narasumber Lucy Sandra Butar Butar, Analis Kebijakan Madya II Biro Perencana dari Kementerian Sosial RI. Diharapkan, kegiatan ini dapat menghasilkan sinergi dan kebijakan yang efektif dalam mengantisipasi dampak sosial kehadiran IKN di Kalimantan Timur. (*)

Samarinda, SEKALTIM.CO – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar sosialisasi mengenai tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kegiatan ini bertempat di Hotel Puri Senyiur, Jalan Ruhui Rahayu, Samarinda, Kamis 22 Februari 2024.

Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Tujuannya untuk memperjelas prosedur dan teknis pelaksanaan perizinan pengangkatan anak antar WNI dan oleh orang tua tunggal di Kalimantan Timur.

Menurut Andi Muhammad Ishak, Dinsos Kaltim berharap tercipta pemahaman yang sama antara Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten/Kota dalam penanganan adopsi di Kaltim.

Andi Muhammad Ishak menegaskan proses adopsi harus sesuai ketentuan berlaku, baik melibatkan WNI, WNA, maupun orang tua tunggal.

“Proses adopsi melibatkan pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Adopsi Anak dan evaluasi oleh Tim Pekerja Sosial (Peksos) selama 6 bulan guna menilai kelayakan calon orang tua angkat,” ujar Andi.

Hadir dalam sosialisasi ini para Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten/Kota beserta staf yang menangani pengangkatan anak. Hadir pula Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Provinsi Kaltim dan perwakilan Kementerian Sosial RI.

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan upaya terakhir perlindungan setelah kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dalam keluarga asal. Tujuannya memberikan kesempatan anak tumbuh kembang optimal dalam keluarga pengganti yang harmonis.

Melalui sosialisasi ini diharapkan pengurusan adopsi anak baik antar WNI maupun oleh orang tua tunggal di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih baik dan profesional. Hal ini penting demi melindungi hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang membutuhkan. (*)

Samarinda, SEKALTIM.CO – Dalam rapat yang berlangsung Jumat, 19 Januari 2024 di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim yang dipimpin Assisten 1 Pemprov Kaltim, Sirajuddin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, memberikan pandangan terhadap strategi penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi.

Konsep Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang terstruktur dan terukur sejalan dengan komitmen yang diambil dalam rapat koordinasi tersebut.

1. Fokus pada Penguatan Jaringan Sosial dan Kerja Sama Antarlembaga
Andi Muhammad Ishak mengungkapkan strategi pertama yang mengedepankan penguatan jaringan sosial dan kerja sama antarlembaga. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan maksimal kepada mereka yang berada dalam kondisi membutuhkan.

Melalui kerjasama yang solid antara lembaga-lembaga terkait, diharapkan akan tercipta suatu ekosistem sosial yang memungkinkan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara lebih efektif dan holistik.

2. Implementasi Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan
Strategi kedua yang diusung oleh Kadis Sosial adalah melalui implementasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat yang terdampak kemiskinan ekstrem. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan individu-individu tersebut agar dapat berkontribusi lebih baik dalam perekonomian, baik secara lokal maupun nasional.

Program ini tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi lebih kepada memberikan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

“Upaya ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan,” jelas Andi Muhammad Ishak.

3. Pendekatan Inovatif dalam Penyediaan Bantuan Sosial
Pendekatan inovatif juga menjadi kunci dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur. Andi Muhammad Ishak mengusulkan pendekatan ketiga dengan memanfaatkan teknologi dan data yang akurat dalam mendistribusikan bantuan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai sasaran yang tepat dan efisien.

Teknologi modern, termasuk penggunaan aplikasi dan sistem informasi, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih transparan dan terukur dalam penyaluran bantuan sosial kepada yang membutuhkan.

Sementara itu, Assisten 1 Pemprov Kaltim, Sirajuddin, mengambil keputusan sesuai petunjuk PJ Gubernur. Menurut Sirajuddin, setiap Kabupaten/kota di Kaltim diminta untuk melakukan pendataan ulang kelengkapan data kemiskinan ekstrem guna mencapai target 0%.

Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyoroti perbedaan antara data BPS dan PMK. Beliau menekankan perlunya pendataan ulang yang akurat untuk memastikan data yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem benar-benar representatif.

Pemetaan geospasial menjadi elemen kunci dalam memastikan akurasi dalam pelaporan berkala pencapaian mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan pemetaan ini, diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih terarah dan efektif.

Terlepas dari strategi yang diusung Provinsi Kaltim dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, terdapat tujuh arahan dari Presiden Jokowi yang juga menjadi fokus dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Arahan tersebut mencakup pengendalian inflasi, alokasi anggaran stimulus ekonomi, kewaspadaan terhadap dampak super el nino, penyederhanaan prosedur perizinan, dukungan tanpa intervensi terhadap KPUD dan Bawaslu, penyelesaian cepat terkait percikan politik, serta dukungan terus-menerus pada program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hirilisasi industri.

Dengan kolaborasi strategi dari Provinsi Kaltim dan arahan presiden, diharapkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur dapat mencapai hasil yang optimal. Penggunaan teknologi, kerja sama antarlembaga, dan pendekatan inovatif dalam pemberian bantuan sosial menjadi pondasi utama dalam upaya ini.

Penanganan kemiskinan ekstrem menjadi suatu langkah nyata yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan harapan, upaya ini tidak hanya mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan landasan kuat untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (*)

Samarinda, SEKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menggencarkan strategi untuk mencapai zero kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan angka kemiskinan ekstrem di Kaltim mengalami penurunan dari 6,31% menjadi 6,11%. Namun, angka ini masih menjadi perhatian khusus.

Kabupaten Mahulu, Kutai Barat, Paser, dan Kutai Timur menjadi fokus utama menuju zero kemiskinan karena angka kemiskinan di wilayah tersebut masih berada di atas rata-rata provinsi. Untuk itu, Pemprov Kaltim merumuskan tiga kebijakan kunci yakni mengelola beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan mengentaskan kantong-kantong kemiskinan.

“Kami optimis dengan pendekatan holistik, pemerintah dapat meredakan dampak kemiskinan,” ujar Andi Muhammad Ishak, Rabu 17 Januari 2024, kemarin melalui keterangan tertulis.

Pada tahun 2024-2026, Pemprov Kaltim memprioritaskan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan upaya tersebut. Para pemangku kepentingan diajak bersama-sama mencari solusi guna mencapai target zero kemiskinan di Kaltim.

Andi Muhammad Ishak menegaskan ada tugas besar yang harus diselesaikan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Fokus utama adalah pengentasan dan penurunan kemiskinan ekstrem di Kaltim menuju zero kemiskinan.

Andi Muhammad Ishak mengakui tugas ini bukan hanya tanggung jawab Dinsos, melainkan semua sektor, masyarakat, dan dunia usaha.

“Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan dukungan dunia usaha sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Ishak.

Lebih lanjut, penurunan kemiskinan ekstrem telah dijadikan prioritas utama dan program mayor yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah Kaltim. Hal ini mencerminkan komitmen luar biasa Pemda untuk mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh.

“Dengan komitmen dan kerja sama lintas sektor, kita dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” tegas Ishak.

Pemprov Kaltim menekankan sinergi semua pihak sangat dibutuhkan guna mencapai hasil nyata dalam mengentaskan kemiskinan. Ke depannya, berbagai program turunan akan digulirkan untuk menyasar rumah tangga miskin di setiap daerah.

Harapannya, upaya pemerintah ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin di Kaltim. Dengan kerja keras dan gotong royong, target pengentasan kemiskinan ekstrem di Kaltim dapat segera terwujud. (*)