Samarinda, Sekaltim.co – Pemanfaatan teknologi dianggap perlu dalam membantu percepatan dan pengawasan pembangunan. Karena itu, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, digitalisasi data dalam pengawasan pembangunan daerah menjadi sangat penting. Hal itu menjadi catatan Sapto usai melaksanakan reses Masa Sidang I Tahun 2024.
“Hasil reses menunjukkan masalah klasik masih ada di tiga sektor utama: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan digitalisasi data yang baik, seorang pemimpin bisa langsung melihat mana program yang sudah terealisasi dan mana yang belum,” ungkap Sapto saat ditemui di Teras Samarinda, Jumat 8 November 2024.
Legislator dari Partai Golkar ini menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam monitoring pembangunan. Menurutnya, penggunaan drone dan teknologi digital lainnya dapat membantu memverifikasi progress pembangunan secara akurat.
“Dengan teknologi, kita bisa membangun sistem yang terintegrasi dari tingkat RT hingga Wali Kota. Ini akan memudahkan pengawasan dan mencegah manipulasi data,” jelasnya.
Sapto menekankan bahwa sistem digital yang terintegrasi dapat membantu memverifikasi realisasi anggaran pembangunan. “Misalnya untuk pembangunan jalan, kita bisa langsung mengecek apakah sudah dikerjakan sesuai anggaran yang dialokasikan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa dokumentasi visual saja tidak cukup. “Bukan hanya aspek foto-foto, tapi pemimpin harus bisa mengecek secara detail realisasi anggarannya,” ujarnya.
Menurut Sapto, pihak eksekutif memiliki tanggung jawab utama dalam mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi ini. Sementara DPRD sebagai penyelenggara negara berperan dalam pembuatan peraturan, penganggaran, dan pengawasan.
“Tugas kami di legislatif adalah membuat peraturan, menganggarkan, dan mengontrol. Implementasi di lapangan adalah tanggung jawab eksekutif,” tegasnya.
Ia berharap dengan sistem digitalisasi yang baik, proses pengawasan pembangunan daerah bisa lebih efektif dan transparan. “Ketika data tersedia secara digital dan terintegrasi, kita tidak perlu mengulang-ulang pendataan dan bisa langsung fokus pada eksekusi program,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim)
