Sekaltim.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyebut mekanisme tersebut sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Senin 9 Desember 2024. Acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemendagri.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas inflasi di masa depan. Menurutnya, pengelolaan pangan berbasis kearifan lokal hingga tingkat kabupaten dan kecamatan sangat penting untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional.
“Saya minta mekanisme ini dilanjutkan. Mendagri teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian di tingkat pusat dan daerah. Ini adalah terobosan yang sangat bermanfaat,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya data akurat dari BPS untuk mendukung pengambilan kebijakan yang efektif, terutama dalam program swasembada pangan. Data tersebut dinilai sebagai landasan penting dalam merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kuncinya adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti luas dan menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Jadi inilah strategi besar kita,” tegasnya.
Sebagai contoh, Prabowo memuji langkah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menjalankan gerakan tanam serentak untuk meningkatkan ketahanan pangan. Strategi ini, menurutnya, sejalan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional.
Prabowo turut memuji pencapaian inflasi nasional yang berhasil ditekan hingga di bawah 3 persen di tengah ketidakpastian ekonomi global. Angka ini dianggap sebagai prestasi yang patut disyukuri.
“Dalam kondisi sekarang, inflasi di bawah 3 persen adalah prestasi yang luar biasa. Kita harus terus bekerja sama agar kondisi ini tetap terjaga,” katanya.
Presiden Prabowo meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mempersiapkan daerahnya agar mempunyai desa lumbung pangan.
“Setiap daerah harus mampu mengendalikan impor pangan, jangan bergantung pada daerah lain,” tuturnya.
Prabowo juga menyoroti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024 terkait inflasi year on year (yoy) berada di angka sebesar 1,55 persen. Angka tersebut masih berada dalam jangkauan target pemerintah pusat.
“Setiap daerah harus senantiasa memperbarui data dan laporan perkembangan inflasi yang dibahas dalam rakor mingguan. Sehingga dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan menangani masalah inflasi,” imbau Presiden ke-8 RI ini didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya penting di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Ia mendorong setiap desa untuk memiliki lumbung pangan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan ekonomi.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan instruksi khusus kepada pemerintah daerah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Ia meminta agar harga bahan pokok dijaga kestabilannya dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, saya minta seluruh pemerintah daerah menjaga kestabilan harga bahan pokok di wilayah masing-masing. Pastikan kebutuhan masyarakat tercukupi,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tingkat inflasi nasional pada November 2024 tercatat di angka 1,55 persen, yang merupakan angka terendah sejak Indonesia merdeka. Tito juga memuji peran aktif pemerintah daerah dalam menjalankan program pengendalian inflasi yang terintegrasi.
“Trend inflasi terakhir pada bulan November 2024 berada pada angka 1,55 persen. Ini adalah hasil kerja keras bersama dari pemerintah pusat hingga daerah,” kata Tito.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru kerap memicu peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga. Ia meminta pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi kemungkinan ini.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa inflasi year-on-year sepanjang 2024 berada dalam rentang target pemerintah, yang sebagian besar ditopang oleh stabilitas harga pangan.
“Inflasi year-on-year Indonesia setiap bulan sepanjang 2024 berada dalam rentang target inflasi pemerintah. Hal ini salah satunya ditopang oleh harga pangan yang relatif terjaga,” kata Amalia.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menginstruksikan para gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 paling lambat pada 11 Desember 2024.
“UMP 2025, UMSP 2025, UMK 2025, dan UMSK 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,” jelas Yassierli.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang telah rutin dilakukan Kemendagri ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan capaian inflasi rendah, swasembada pangan yang menjadi prioritas, serta dukungan data akurat dari BPS, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
Pemerintah juga memastikan kesiapan menghadapi momen besar seperti Natal dan Tahun Baru, sembari terus mendorong inovasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. (*)
