Samarinda, Sekaltim.co – Target Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf lima Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) akan mulai diproses tahun 2025. Syaratnya proses itu dimulai jika telah ada rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kelayakan bangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul di Samarinda, Sabtu, 10 Mei 2025.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan besutan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mengedepankan kesetaraan pendidikan kaum miskin ekstrem.
“Kalau semua lokasi calon Sekolah Rakyat sudah disurvei dan dipastikan layak oleh Kementerian PU, saya akan lapor ke Presiden supaya nanti menjadi prioritas untuk tahun ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan kunjungan itu, Mensos juga meninjau kompleks SMAN 16 Samarinda. SMAN 16 Samarinda ini diusulkan menjadi salah satu lokasi calon Sekolah Rakyat.
Kunjungan Mensos didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Kepala Sekolah SMAN 16 Samarinda Abdul Rozak Fahrudin.
Untuk perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, Gus Ipul menyebutkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berdasarkan usulan dari gubernur, bupati, dan wali kota.
Sementara itu, kurikulum untuk Sekolah Rakyat saat ini sedang dalam proses finalisasi.
Mensos juga menyatakan rekrutmen siswa dilakukan setelah semua persiapan matang.
Pihaknya mendesain basis data calon siswa dan melakukan verifikasi langsung ke rumah orang tua masing-masing bersama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait.
Secara nasional, Gus Ipul mengungkapkan bahwa telah ada sekitar 280 usulan pendirian Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.
Bahkan, untuk usulan lahan saja sudah lebih dari 300 lokasi. Namun masih dalam tahap verifikasi terkait surat-surat tanah.
Usulan dalam bentuk bangunan yang siap digunakan tahun ini berjumlah hampir 100 dan sedang diverifikasi.
“Mungkin baru minggu depan untuk Kaltim bisa kita pastikan titiknya,” kata dia.
Ia memastikan seluruh pembiayaan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, alat sekolah, hingga operasional asrama termasuk makan tiga kali sehari, ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“BUMN menangani urusan konsumsi, sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan atau perbaikan bangunan,” katanya.
Di Kaltim sendiri telah ada lima calon lokasi sekolah rakyat di empat wilayah. Usulan lokasi Sekolah Rakyat di Kaltim itu ada di Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau.
Pematangan lahan di lokasi usulan sekolah rakyat Provinsi Kaltim di Kutai Kartanegara bahkan sudah dianggarkan oleh Dinas PU Provinsi Kaltim sebesar Rp20 miliar.
“Untuk lahan provinsi di Kutai Kartanegara sudah siap seluas 8,7 hektare,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Achmad Rasyidi. (*)
