Kaltim Antisipasi Aksi Premanisme Berkedok Ormas yang Ganggu Iklim Investasi Lewat Satgas Terpadu
Balikpapan, Sekaltim.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi target monitoring Tim Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) tingkat Pusat Operasi Penanganan Ormas terafiliasi Premanisme.
Kaltim termasuk satu dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dianggap rawan aksi premanisme di daerah.
Disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, Kaltim menjadi target monitoring karena Provinsi Kaltim termasuk wilayah yang cukup banyak investasi.
Pihaknya juga memastikan penanganan aksi premanisme di Kaltim segera ditangani dengan efektif, cepat, dan maksimal.
“Kami ditugaskan turun ke daerah untuk melihat sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan organisasi masyarakat terafiliasi dengan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan investasi,” ujar Heri usai melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di Balikpapan, Sabtu 10 Mei 2025.
Rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi Kementerian/Lembaga di Kemenko Polkam, pada 6 Mei 2025 terkait langkah-langkah penanganan ormas yang terafiliasi premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi kemudian dibentuk Satgas Terpadu di tingkat daerah.
Hal ini juga sesuai dengan perintah Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan yang menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.
Kata Heri, arahan Menko Polkam bahwa jika ada ormas-ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum tidak perlu ragu untuk segera ditindak.
“Tadi disampaikan juga berdasarkan penjelasan Karo Ops Polda, beberapa program kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari ormas. Di Kalimantan Timur ini tadi dijelaskan memang masih ada beberapa gangguan oknum ormas, tapi sejauh ini belum terlalu berdampak signifikan terhadap iklim investasi,” kata Heri.
Sementara menurut Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Sabilul Alif, di Kaltim terdapat lebih dari 150 ormas.
Polda Kaltim telah membentuk satgas internal dengan kekuatan 330 personel yang sudah aktif melaksanakan Operasi Pekat Mahakam II dengan 423 kegiatan selama periode 1–9 Mei 2025.
Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kodam dan Pemprov Kaltim termasuk jajaran di bawah Polres, Kodim, dan Pemda Kab/Kota demi mengantisipasi kegiatan ormas agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kaltim.
“Kita akan terus bekerja sama dengan Badan Kesbangpol dan Kodam dalam rangka mengantisipasi adanya ormas yang terafiliasi premanisme yang melakukan kegiatan mengganggu keamanan dan investasi. Apabila sudah melanggar hukum dan mengganggu investasi ini yang akan menjadi atensi,” kata Sabilul.
Dukungan juga datang dari TNI. Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto menegaskan Kodam dan jajarannya terus bersinergi dan memback up Polda Kaltim dalam upaya penanganan ormas terafiliasi premanisme yang mengganggu keamanan dan iklim investasi di daerah.
Ada beberapa data terkait ormas-ormas di Kaltim dan sejauh ini perlu diingatkan agar tidak mengganggu keamanan dan investasi di daerah.
Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim mencatat jumlah ormas yang ada di Kaltim sejak 2007 cukup banyak, sekitar 3.468 ormas. Namun, ormas yang cukup aktif terdata sebanyak 931. (*)
