DPK Kaltim Sosialisasi Instrumen ASKE, Dorong Penguatan Tata Kelola Arsip BUMD, Ormas, dan Orpol
Sekaltim.co – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong penguatan tata kelola arsip di berbagai sektor organisasi, termasuk BUMD, organisasi masyarakat (Ormas), dan organisasi politik (Orpol) dengan Sosialisasi Instrumen ASKE. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) yang digelar pada Rabu, 10 Desember 2025, di Aula Bankaltimtara lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Samarinda.
Sosialisasi instrumen ASKE ini merupakan langkah strategis DPK Kaltim untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kearsipan di luar instansi pemerintah. Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan (PKTK), Dewi Susanti, menegaskan bahwa sektor BUMD, Ormas, dan Orpol memiliki peran penting bagi masyarakat sehingga wajib menerapkan tata kelola arsip yang tertib dan sesuai regulasi.
“BUMD, Ormas, dan Orpol memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan publik dan aktivitas sosial. Karena itu, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan secara tertib, terstandar, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Dewi dalam paparannya.
DPK Kaltim sebelumnya menemukan sejumlah permasalahan yang masih sering muncul dalam pengelolaan arsip di tiga sektor tersebut. Mulai dari belum tersedianya sistem klasifikasi arsip yang baku, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya aspek pengamanan arsip, hingga kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip.
Plt Kepala DPK Kaltim, Anita Natalia Krisnawati, menambahkan bahwa arsip adalah aset strategis yang menentukan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas administratif maupun keuangan. Ia menegaskan bahwa arsip bukan hanya dokumen, tetapi fondasi keberlanjutan organisasi.
“Tanpa arsip, organisasi tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas. Bagi BUMD, arsip penting dalam audit operasional. Bagi Ormas dan Orpol, arsip adalah dasar pertanggungjawaban kepada anggota, donatur, pemerintah, dan publik,” ujarnya.
Anita juga menyoroti bahwa tata kelola arsip yang baik dapat mencegah manipulasi data, mengurangi potensi penyimpangan, dan menghindari konflik internal. Arsip menjadi alat klarifikasi ketika terjadi perbedaan informasi sehingga membantu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
DPK Kaltim juga menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Kepala Bidang PKTK, Arsiparis Penyelia DPK Kaltim, dan Kepala Record Center Bankaltimtara. Mereka memberikan materi mengenai instrumen ASKE, standar kearsipan nasional, mekanisme audit, dan praktik terbaik pengelolaan arsip modern.
Melalui sosialisasi Instrumen ASKE ini, DPK Kaltim berharap seluruh peserta mampu memperkuat kapasitas organisasi dan menerapkan sistem kearsipan yang profesional, akuntabel, serta sesuai standar nasional. (*)
