Sekaltim.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan agar pejabat negara dan tokoh publik tidak menjadikan kunjungan ke daerah bencana sebagai ajang pencitraan. Ia meminta setiap kunjungan dilakukan dengan tujuan yang jelas, terukur, dan benar-benar membantu masyarakat terdampak, bukan sekadar hadir untuk berfoto atau menunjukkan eksistensi.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, sepekan setelah dirinya meninjau langsung penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan,” tegas Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih.
Menurut Presiden, rakyat yang terdampak bencana tidak boleh dijadikan objek. Kehadiran pejabat harus membawa manfaat konkret bagi masyarakat, termasuk membantu menyelesaikan persoalan mendesak di lapangan.
“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Kita datang untuk mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak,” ujar Prabowo.
Ia mencontohkan, jika di lokasi bencana ditemukan persoalan kekurangan air bersih, bahan bakar minyak (BBM), atau wilayah yang masih terisolasi, maka pejabat yang hadir harus mampu langsung mengambil tindakan atau keputusan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Presiden juga menekankan bahwa kunjungan ke daerah bencana seharusnya dilakukan oleh unsur pimpinan yang memiliki tugas, kewenangan, dan portofolio yang relevan. Kunjungan tanpa kapasitas pengambilan keputusan dinilai justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah berjuang dalam situasi darurat.
Dalam arahannya, Prabowo mengapresiasi kerja keras berbagai pihak yang terlibat langsung di lapangan, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR gabungan, hingga BUMN seperti Pertamina, PLN, dan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada relawan dan warga masyarakat yang bahu-membahu membantu evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan akses.
“Kita semua satu tim,” tegas Prabowo. Dalam keadaan sulit, dirinya melihat bangsa ini punya kekuatan gotong royong yang luar biasa.
Prabowo mengingatkan agar di tengah situasi bencana tidak muncul kecenderungan sebagian elite untuk saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Menurutnya, saat ini bukan waktu untuk memperdebatkan kesalahan, melainkan waktu untuk bekerja keras dan menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan. Ini untuk kita bekerja keras bahu-membahu mengatasi masalah,” tegas Presiden.
Pemerintah Kerahkan Sumber Daya Besar-besaran
Selain menyinggung soal wisata bencata, dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut Presiden Prabowo juga memaparkan perkembangan penanganan bencana dan langkah konkret pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa anggaran penanganan bencana telah disiapkan melalui APBN, serta pemerintah bergerak cepat dalam pemulihan.
Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah mulai membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Mulai pekan ini, pembangunan 2.000 unit rumah telah dimulai di wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah pusat telah menyalurkan **dana operasional langsung** kepada pemerintah daerah terdampak, di luar anggaran pemulihan reguler.
“Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar rupiah. Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai,” ujar Prabowo.
Dari sisi dukungan logistik dan infrastruktur, pemerintah telah mengirimkan 1.000 unit alat berat, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih, dan truk air minum. Pemerintah juga menambah pasokan air bersih serta toilet portabel di lokasi pengungsian.
Untuk membuka kembali akses wilayah terdampak, 50 jembatan Bailey sedang dibangun, dengan tujuh unit di antaranya telah rampung dan dapat digunakan. Sementara itu, 50 ribu personel TNI dan Polri telah ditugaskan membantu penanganan bencana dan pengamanan wilayah.
Distribusi logistik udara juga diperkuat dengan pengerahan 50 helikopter serta beberapa pesawat angkut untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Pengerahan sumber daya secara besar-besaran ini, menurut Presiden, mencerminkan kapasitas Indonesia sebagai negara yang kuat dan mampu menangani bencana dengan kekuatan sendiri.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para kepala staf angkatan, serta seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Merah Putih. (*)
