Sekaltim.co – Indonesia kembali menorehkan peran penting di panggung dunia setelah mendapatkan kepercayaan komunitas internasional pada tahun 2026 yang resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Momentum ini terasa istimewa karena bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu 10 Januari 2026.
“Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ditetapkan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa,” demikian dikutip dari laman resmi Kemenlu, Sabtu 10 Januari 2026.
Sebelumnya, Indonesia telah dipilih secara bulat oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan tingkat kawasan. Penunjukan ini menjadi bukti kepercayaan regional yang kemudian dikukuhkan di tingkat global. Diplomasi berjalan rapi, strategi teruji, dan dukungan mengalir solid.
Proses tersebut merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah komando Kementerian Luar Negeri RI. Seluruh Perwakilan RI di luar negeri digerakkan, pendekatan bilateral dilakukan, komunikasi dijaga konsisten. Diplomasi tak hanya formal, tapi juga persuasif dan strategis.
Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa berperan sebagai garda terdepan. Dukungan datang dari Perutusan Tetap RI di New York serta perwakilan RI di berbagai negara. Semua bergerak satu arah, satu tujuan, satu suara. Inilah praktik diplomasi multilateral Indonesia yang terstruktur dan berkesinambungan.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Sosok diplomat senior ini memiliki rekam jejak panjang. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Isu-isu HAM global akan dibahas dengan semangat dialog, keterbukaan, dan pencarian solusi bersama.
Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa presidensi Indonesia akan dijalankan secara imparsial, transparan, dan kredibel. Fokus utama adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konstruktif.
Tema besar yang diusung Indonesia adalah “A Presidency for All”. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas Dewan HAM PBB, dan menjaga relevansinya dalam sistem multilateral global.
Mandat Presiden Dewan HAM PBB ini menjadi kali pertama bagi Indonesia, mengingat lembaga ini dibentuk pada 2006 dengan mekanisme rotasi kawasan. Kepercayaan ini lahir dari rekam jejak panjang Indonesia yang konsisten dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden. Kini, Indonesia melangkah lebih jauh—memimpin untuk semua. (*)
