Sekaltim.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkretnya adalah menggelar Rapat Pendahuluan Pemeriksaan Administrasi Perpajakan Terpadu pada April 2026.
Langkah untuk mendongkrak PAD ini jadi bagian strategis Pemprov Kaltim dalam mendorong kepatuhan pajak dari berbagai sektor, terutama yang memiliki kontribusi besar ke kas daerah.
Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan resmi lewat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.394/2025 tentang pembentukan Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Daerah. Tim ini punya tugas penting: verifikasi, validasi, sekaligus memetakan potensi pajak yang belum tergarap maksimal.
Plt Kepala Bapenda Kaltim, Bambang Erryanto, menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas. Menurutnya, ini langkah strategis buat memastikan semua wajib pajak patuh dan transparan.
“Melalui pemeriksaan terpadu ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan daerah dipenuhi secara transparan dan akuntabel. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga bagian dari upaya bersama dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, 2 April 2026.
Fokus utama pemeriksaan kali ini mengarah ke sektor pertambangan, yang selama ini jadi salah satu penyumbang terbesar PAD Kaltim. Perusahaan yang jadi sasaran utama adalah PT Kideco Jaya Agung, termasuk seluruh kontraktor dan subkontraktor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Paser.
Pemeriksaan mencakup berbagai jenis pajak daerah yang krusial. Mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), Pajak Air Permukaan, hingga Pajak Alat Berat.
Dengan langkah ini, Bapenda ingin memastikan tidak ada potensi pajak yang “bocor”. Semua aktivitas usaha yang beroperasi di Kaltim diharapkan bisa berkontribusi secara maksimal sesuai kewajibannya.
Gaya pendekatannya juga tak cuma penindakan, tapi lebih ke pembinaan dan peningkatan kesadaran. Pemerintah ingin wajib pajak sadar bahwa kontribusi mereka langsung berdampak ke pembangunan—mulai dari infrastruktur, pendidikan, sampai layanan publik.
Langkah ini dinilai penting, apalagi Kaltim sedang bersiap jadi pusat perhatian nasional dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Artinya, kebutuhan pembiayaan daerah juga makin besar.
Pemprov Kaltim berharap PAD bisa meningkat signifikan dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal tanpa terlalu bergantung pada dana pusat Dengan pemeriksaan terpadu ini. (*)
