Samarinda, Sekaltim.co – Kota Samarinda mendapat catatan serius dari pemerintah pusat terkait Kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan (POM) tahun anggaran 2025.
Kinerja realisasi DAK Non Fisik BOK POM TA 2025 menempatkan Samarinda ke dalam tiga wilayah terendah, khususnya dalam pengawasan apotek dan toko obat.
Data ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin 6 April 2026 ditayangkan live di Youtube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda secara virtual dari Balai Kota.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menyatakan DAK Non Fisik BOK POM tidak lagi diposisikan sekadar sebagai program teknis, melainkan sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat daya tahan ekonomi, khususnya melalui penguatan UMKM dan pengendalian inflasi.
Menurut Taruna Ikrar, peringkat realisasi kinerja DAK non fisik BOK POM TA 2025 Menu Pengawasan Apotek dan Toko Obat terdiri dari 3 wilayah terendah Kabupaten Kaur, kota Samarinda, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Peringkat terendah ada 3. Salah satu contohnya Kabupaten Kaur, kota Samarinda, dan Kabupaten Seram Bagian Barat,” kata Taruna Ikrar. “Maksud kami menampilkan ini supaya terlihat. Kan kabupaten kota se-Indonesia ada 514, kalau kita tidak tunjukkan tidak ada warning,” kata Taruna lagi.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali (Wawali) Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan hasil evaluasi ini harus jadi bahan pembenahan total di internal pemerintah daerah.
“Ini harus jadi evaluasi bersama. Kita perbaiki koordinasi, percepat respons, dan benahi sistem kerja,” tegasnya dikutip dari keterangan tertulis Pemkot Samarinda.
Saefuddin Zuhri menjelaskan, menurut Dinas Kesehatan Samarinda, rendahnya capaian tersebut lebih dipicu kendala teknis, terutama sistem pelaporan yang belum sinkron. Meski begitu, Saefuddin menilai alasan teknis tidak bisa terus dijadikan pembenaran.
Ia menekankan bahwa kunci utama ada di koordinasi. Kalau semua perangkat daerah solid, persoalan teknis seharusnya bisa cepat diatasi.
“Koordinasi itu kunci. Kalau solid, semua persoalan bisa diselesaikan lebih cepat,” tambahnya.
Selain soal administrasi, Saefuddin juga menyoroti kondisi di lapangan yang berpotensi memicu gejolak harga. Salah satunya antrean panjang LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di kawasan simpang flyover Samarinda.
Ia meminta pihak terkait, termasuk Pertamina, segera turun tangan untuk memastikan distribusi kembali normal dan tidak meresahkan masyarakat.
Tak cuma itu, maraknya kios Pertamini juga jadi perhatian. Wawali menilai perlu pengawasan lebih ketat, terutama terkait izin usaha dan aspek keselamatan guna mencegah risiko kebakaran.
Di sektor pangan, kondisi juga mulai mengkhawatirkan. Stok ayam broiler beku dilaporkan mulai menipis akibat kendala distribusi dan pembatasan pasokan dari produsen.
Jika dibiarkan, situasi ini berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran. Karena itu, Saefuddin meminta semua pihak bergerak cepat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Jangan sampai ini jadi tekanan harga baru. Stabilitas harus kita jaga agar ekonomi daerah tetap tumbuh,” pungkasnya.
Evaluasi pasca Lebaran ini jadi momentum penting bagi Pemkot Samarinda untuk berbenah, baik dari sisi kinerja birokrasi maupun pengendalian kondisi ekonomi di lapangan.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pengendalian inflasi agar serius dan tidak setengah-setengah, Saefuddin menegaskan agar jajaran diminta bergerak cepat, memperkuat sinergi, dan rutin memantau harga serta ketersediaan bahan pokok.
“Pastikan pasokan aman dan harga terus dipantau secara real-time,” tegasnya.
Selain pembenahan kinerja realisasi DAK Non Fisik BOK POM TA 2025 di Samarinda, Pemkot kini berupaya mengatasi inflasi dan sejumlah persoalan pelayanan publik lainnya. (*)
