Usai Dilantik Prabowo, Menteri dan Kepala Badan Baru Paparkan Program Prioritas Pemerintah
Sekaltim.co – Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin 27 April 2026, enam pejabat baru Kabinet Merah Putih langsung menyampaikan komitmen kerja dan prioritas program yang akan dijalankan. Reshuffle kabinet Prabowo 2026 ini menandai penguatan pemerintahan di sektor lingkungan hidup, pangan, karantina, komunikasi publik, hingga pengawasan program strategis nasional.
Salah satu sorotan usai dilantik Prabowo datang dari Jumhur Hidayat yang resmi menjabat Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Usai pelantikan, Jumhur menegaskan persoalan sampah dan komitmen terhadap standar global menjadi pekerjaan utama yang segera ditangani.
Menurutnya, Indonesia harus mulai bergerak mengikuti berbagai perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan. Dengan dukungan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap isu lingkungan, Jumhur optimistis kementerian yang dipimpinnya mampu menjalankan agenda besar tersebut.
Ia juga mengajak masyarakat terlibat aktif membangun kesadaran kolektif, menjadikan kepedulian lingkungan sebagai budaya atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Jumhur, perubahan perilaku menjadi kunci agar dampak positif bagi lingkungan bisa dirasakan dalam jangka panjang.
“Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah juga kita secara bertahap nanti akan apa namanya mengikuti apa global standard. Berbagai perjanjian internasional yang kita kita akan kerjakan itu,” kata Jumhur saat konferensi pers usai pelantikan.
Di sektor pengawasan hayati, Abdul Kadir Karding yang kini dipercaya sebagai Kepala Badan Karantina Nasional menekankan pentingnya sistem karantina modern untuk mencegah masuknya penyakit melalui hewan maupun tumbuhan dari luar negeri.
Ia menyebut lembaga baru tersebut dibentuk untuk memperkuat pengawasan tanpa mengganggu arus perdagangan dan aktivitas ekspor-impor. Menurut Karding, keseimbangan antara pengendalian risiko dan kelancaran ekonomi menjadi prinsip utama yang akan dijaga.
Dalam waktu dekat, ia memastikan akan langsung berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Bea Cukai guna menyusun langkah bersama memperkuat sistem karantina nasional.
“Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat. Tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor impor yang berjalan. Jadi, jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu apa namanya, proses ekspor impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita,” kata Abdul Kadir.
Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq yang digeser dari Menteri LH menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan siap mendukung penuh agenda prioritas pemerintah, khususnya program-program unggulan di sektor pangan.
Hanif mengatakan arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memastikan program strategis seperti penguatan ketahanan pangan dan percepatan agenda prioritas dapat berjalan efektif. Ia bahkan menegaskan langsung mulai bekerja sejak hari berikutnya bersama Menteri Koordinator Pangan untuk mengeksekusi program yang sudah dirancang. “Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” kata Hanif.
Di sisi lain, penunjukan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menjadi perhatian besar. Dudung menegaskan perannya bukan hanya memastikan program prioritas Presiden berjalan cepat dan tuntas, tetapi juga membuka jalur komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah.
Ia menyebut KSP akan memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, hingga memotong hambatan birokrasi yang dinilai mengganggu percepatan program prioritas nasional. Dudung bahkan menegaskan siap membuka kanal laporan masyarakat selama 24 jam dan melakukan inspeksi mendadak bila ditemukan program yang tidak berjalan sesuai arahan Presiden.
“Saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga. Termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” tegas Dudung.
Di bidang komunikasi, Presiden Prabowo juga memberi mandat baru kepada Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media. Hasan menegaskan tugas utamanya adalah memperkuat strategi komunikasi pemerintah agar pesan-pesan kebijakan dapat tersampaikan lebih jelas kepada publik.
Ia menyebut akan bekerja erat bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kementerian Komunikasi Digital, serta berbagai unsur pemerintah lainnya. Fokusnya bukan hanya memperkuat penyampaian informasi, tetapi juga membantu meluruskan disinformasi atau narasi yang keliru terkait kebijakan pemerintah.
Menurut Hasan, komunikasi pemerintahan ke depan membutuhkan pendekatan yang lebih substansial dan strategis, seiring semakin kompleksnya tantangan di ruang informasi publik.
Senada dengan itu, Muhammad Qodari yang dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menilai tugas komunikasi publik saat ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Ia menyoroti banyaknya program pemerintahan Prabowo yang bersifat masif, fundamental, bahkan menghadirkan paradigma baru, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang sama besarnya.
Qodari menekankan tantangan utama bukan semata metode komunikasi, melainkan skala tugas yang memang besar. Di tengah perubahan lanskap media, termasuk dominasi media sosial, pemerintah menurutnya perlu membangun pola komunikasi yang lebih adaptif.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta media massa agar pesan pemerintah dapat diterima lebih baik oleh masyarakat. Pengalaman panjangnya di dunia survei dan komunikasi dinilai menjadi modal penting menghadapi tantangan tersebut.
“Karena memang apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo sangat banyak program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya, yang pada dasarnya kalau saya baca itu adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Nah, ini pekerjaan yang besar tentunya,” kata Qadari.
Reshuffle kabinet kali ini bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi bagian dari konsolidasi pemerintahan Prabowo untuk mempercepat eksekusi program strategis nasional. Fokus pada isu lingkungan, pangan, biosekuriti, komunikasi publik, dan reformasi birokrasi menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi.
Dengan para pejabat baru yang langsung memaparkan agenda kerja usai pelantikan, pemerintah memberi sinyal percepatan implementasi menjadi prioritas utama. Kini, publik menanti bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan dalam langkah konkret di lapangan.
Setelah dilantik Prabowo, para pejabat baru dalam reshuffle Kabinet Merah Putih 2026 bakal diuji efektivitas tim baru dalam menjawab tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks. (*)
