Samarinda, SEKALTIM.CO – Stunting masih menjadi permasalahan krusial yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Provinsi Kaltim mencatat prevalensi stunting berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 turun dari 23,9% menjadi 22,9%.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan saat ini prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%. Sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada tahun 2024.
“Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022 dari Kementerian Kesehatan merilis data prevalensi balita stunting di Kabupaten/Kota se-Kaltim mengalami kenaikan sebesar 23,9% pada tahun 2022 dari tahun 2021 sebesar 22,8%. Dan pada tahun 2024, kita telah menargetkan capaian penurunan stunting mencapai 12,83%,” ujar Soraya pada kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pengembangan Media KIE Lokal dan Digital di Gedung Bangga Kencana BKKBN Kaltim, Kamis 4 April 2024.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen kuat dalam upaya penurunan stunting ini dengan merancang program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat luas.
“Untuk itu, percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Kita telah bekerja keras untuk memberikan akses terhadap pangan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang,” imbuh Soraya.
Ia menambahkan, Pj Gubernur mengimbau untuk mengoptimalkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai level, mulai dari TPPS Kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan, dan TPPS Kelurahan/Desa, sehingga aksi nyata penurunan stunting dapat berjalan terpadu dengan hasil maksimal.
“Ini tentu menjadi perhatian serius dan diperlukan kerja keras secara bersama-sama untuk mencapai target tersebut,” kata Soraya.
Selain itu, Soraya juga mengajak semua pihak berkomitmen untuk terus mendukung program-program pencegahan stunting, termasuk dengan memanfaatkan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) lokal dan digital serta podcast sebagai alat komunikasi efektif.
Dengan strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pemanfaatan media modern, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis dapat mencapai target penurunan stunting pada 2024 dan terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan, tantangan terbesar dalam penanganan stunting adalah sumber daya manusia (SDM). Meskipun sarana dan prasarana sudah terbangun, meskipun sudah memiliki program dan kegiatan yang baik, namun jika manusianya tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap penurunan stunting, maka hal itu akan percuma. SDM, menurut Akmal, memegang peran penting dan strategis dalam penanganan stunting.
Akmal juga menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan sudah bagus dan mengapresiasi jajaran Kanwil BKKBN yang kreatif dengan membangun Studio Podcast Mekes (Mari Edukasi Keluarga Cegah Stunting).
Menurut Akmal, penyelesaian penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara biasa sehingga hasilnya bagus dan tujuannya bisa tercapai.
“Dari penanganan yang sudah dilaksanakan, kita perlu melakukan muhasabah. Melihat apa yang salah dalam proses penanganannya, faktor-faktor penyebabnya harus diketahui. Kita perlu membenahi tata kelola dengan pendekatan kolaboratif. Mudah-mudahan dengan introspeksi diri penanganan penurunan stunting kedepan semakin lebih baik,” ungkapnya. (*)
