Anggaran Beasiswa Kaltim 2024 Turun, Legislator Karang Paci Tak Akan Tinggal Diam

Samarinda, Sekaltim.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi kritik tajam dari anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin. Fuad menyoroti pemangkasan drastis anggaran Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) dalam APBD 2024.

Dampak pemangkasan anggaran beasiswa Kalimantan Timur 2024 itu adalah terjadinya penurunan signifikan jumlah anggaran beasiswa Kalimantan Timur tahun 2024 sebesar 60 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, termasuk Fuad Fakhruddin, yang menilai kebijakan tersebut dapat mengancam masa depan pendidikan di wilayah ini.

Berdasarkan dokumen APBD 2024, alokasi anggaran beasiswa hanya sebesar Rp200 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp500 miliar. Meski kemudian mendapat tambahan Rp20 miliar melalui APBD Perubahan 2024, total anggaran Rp220 miliar tetap dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Kaltim.

Fuad Fakhruddin dari Fraksi Geridra menyuarakan kritik atas kebijakan pemotongan anggaran beasiswa Kalimantan Timur ini. “Kita tidak akan tinggal diam. Kami akan mempertahankan alasan di balik kebijakan pemotongan ini, serta berusaha untuk membalikkan situasi,” tegasnya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada media belum lama ini.

Dampak langsung dari pengurangan anggaran ini adalah penurunan drastis jumlah penerima beasiswa yang kini hanya mencakup 47 ribu mahasiswa. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 20 ribu di antaranya merupakan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang sangat mengandalkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Fuad, yang juga mantan anggota DPRD Kota Samarinda, menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan. “Pendidikan adalah prioritas yang seharusnya tidak boleh dikurangi kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Maka itu, saya akan mencoba untuk memperjuangkan anggaran beasiswa ini dikembalikan,” jelasnya.

Pemotongan anggaran ini dinilai kontraproduktif dengan upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) Kaltim yang justru semakin dibutuhkan di era persaingan global. Kualitas SDM yang unggul merupakan kunci bagi kemajuan daerah, dan beasiswa telah terbukti menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Meskipun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, Fuad menyatakan optimismenya untuk memperjuangkan pemulihan anggaran beasiswa ini. Ia berargumen bahwa investasi dalam pendidikan tidak boleh dianggap sebagai pengeluaran semata, melainkan sebagai investasi strategis bagi masa depan Kaltim.

“Saya pikir SDM yang kuat adalah indikator kemajuan daerah. Tanpa dukungan terhadap pendidikan, bagaimana kita bisa memajukan Kaltim ke depannya. Tentu ini menjadi perhatian serius saya,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas SDM demi keberlanjutan pembangunan Kaltim.

Harapan besar disandarkan pada pemerintah provinsi Kaltim untuk meninjau ulang keputusan pemotongan anggaran ini. Beasiswa bukan sekadar bantuan finansial, melainkan katalis perubahan sosial yang membuka pintu kesempatan bagi generasi muda Kaltim untuk meraih pendidikan yang lebih baik.

Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi menjadi sangat krusial. Tanpa dukungan yang memadai dalam bentuk beasiswa, dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan pendidikan yang semakin lebar, yang pada gilirannya dapat menghambat laju pembangunan Kaltim secara keseluruhan.

Sementara perjuangan untuk memulihkan anggaran beasiswa terus berlanjut, ribuan mahasiswa Kaltim, terutama dari kalangan kurang mampu, harus menghadapi ketidakpastian akan keberlangsungan pendidikan mereka. Situasi ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor pendidikan sebagai penggerak utama pembangunan daerah. (Adv/DPRDKaltim)