Anggota DPRD Kaltim Sebut Bantuan Rp500 Miliar untuk Samarinda Masih Belum Cukup

Samarinda, Sekaltim.co – Meski telah menerima bantuan keuangan lebih dari Rp500 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Kota Samarinda dinilai masih membutuhkan tambahan anggaran untuk mengatasi berbagai permasalahan kota.

Menurut anggota DPRD Kaltim, Subandi, posisi Samarinda sebagai ibukota provinsi dengan kompleksitas tantangan yang tinggi memerlukan anggaran bantuan dari Pemprov Kaltim lebih besar.

Hal ini disuarakan politikus dari daerah pemilihan Samarinda mengingat jumlah penduduk dan tingkat kepadatan Kota Samarinda terus meningkat setiap tahun.

Sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat permasalahan juga lebih kompleks. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, per 30 Juni 2024, populasi Kota Samarinda mencapai 868.499 jiwa, dengan komposisi:
– Laki-laki: 441.660 jiwa (51%)
– Perempuan: 426.839 jiwa (49%)
– Kepadatan penduduk: 1.200 jiwa/km²
– Luas wilayah: 718 km²

Sementara kondisi APBD murni 2024 Kota Samarinda mencapai Rp5,1 triliun dengan Perubahan APBD 2024 sebesar Rp5,6 triliun serta Rancangan APBD TA 2025 Kota Samarinda secara keseluruhan berjumlah Rp4,9 triliun.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui bantuan keuangan yang diterima Kota Samarinda sudah cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan.

“Sebenarnya sudah lumayan signifikan kalau dibanding kota/kabupaten lain. Kita ada Rp500 miliar lebih kemarin (tahun 2024-Red). Cuma saya menganggap bahwa karena kita ini ibu kota provinsi dengan berbagai macam masalahnya,” ungkap Subandi, Sabtu malam 8 November 2024.

Dengan bantuan tahun terakhir sebesar Rp500 miliar, masih kurang untuk menangani seluruh permasalahan kota sehingga memerlukan penambahan anggaran untuk optimalisasi pembangunan.

Subandi menilai, dengan kondisi seperti itu, Samarinda memerlukan anggaran lebih besar karena memiliki kompleksitas dan permasalahan yang cukup banyak. Antara lain untuk menangani permasalahan sosial, lingkungan, dan infrastruktur.

Sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah Balikpapan, Samarinda menghadapi berbagai tantangan.
1. Masalah banjir
2. Kemacetan
3. Polusi
4. Ketimpangan sosial
5. Infrastruktur dasar

“Kan, angka atau jumlah penduduknya besar, tentunya tingkat permasalahan juga besar. Permasalahan sosial, permasalahan lingkungan, dan lain-lain semuanya. Tentunya Rp500 miliar itu masih kurang,” ungkap Subandi.

Subandi menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Karena itu, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Kaltim, Samarinda membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi. Dirinya berharap ada penambahan anggaran untuk Samarinda di tahun mendatang. (Adv/DPRDKaltim)