Gas LPG di Penajam Paser Utara Langka, Pj Bupati Minta Pertamina Tingkatkan Kuota dan Pengawasan

PPU, SEKALTIM.CO – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah agen dan pangkalan LPG di wilayahnya, Minggu 7 Januari 2024. Tujuannya memastikan ketersediaan tabung LPG di tengah kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini.

Sidak yang dipimpin langsung Makmur Marbun itu menemukan fakta di lapangan bahwa beberapa agen mengalami kekosongan stok LPG. Akibatnya, pengiriman tabung ke pangkalan juga berkurang sehingga masyarakat PPU kesulitan mendapatkan pasokan LPG.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Makmur Marbun segera menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) yang diwakili Executive GM C&T Regional Kalimantan, Alexander Susilo. Turut hadir dalam pertemuan, sejumlah OPD terkait dan pengurus agen serta pangkalan LPG se-PPU.

Dalam arahan singkatnya, Makmur Marbun menegaskan PPU saat ini mengalami kelangkaan LPG yang cukup parah. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pertamina sebagai produsen agar dapat segera mengatasi permasalahan ini.

“Saya ingin malam ini kekosongan gas di PPU sudah teratasi. Kami dari pemerintah siap bantu personel dan kendaraan untuk mendistribusikan LPG,” ujar Makmur Marbun, dikutip dari siaran pers Pemkab PPU, 7 Januari 2024.

Makmur Marbun meminta agar kuota LPG untuk PPU segera ditambah mengingat lonjakan kebutuhan LPG pascadeklarasi ibu kota negara baru (IKN) di Penajam Paser Utara. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi turut memengaruhi konsumsi LPG di wilayah ini.

“Jangan hanya lihat jumlah penduduk, tapi pertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan PPU saat ini agar skema distribusi LPG lebih tepat,” imbuhnya.

Makmur juga meminta langkah strategis untuk mempercepat dan melancarkan distribusi LPG dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) hingga ke tangan konsumen. Dengan demikian, kelangkaan LPG yang berkepanjangan dapat dicegah.

Selain itu, Makmur mendorong peningkatan pengawasan terhadap distributor serta sosialisasi aturan main agar tidak terjadi pelanggaran. Bagi yang membandel, sanksi tegas wajib diberikan.

“Kami berharap langkah konkret bisa dilakukan demi kelancaran distribusi LPG sehingga masyarakat PPU tidak kesulitan memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari,” pungkas Makmur.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan produsen, diharapkan permasalahan kelangkaan LPG yang terjadi di PPU dapat teratasi dalam waktu cepat. Masyarakat pun tak perlu khawatir kesulitan mendapatkan LPG untuk kebutuhan memasak sehari-hari. (*)