Sekaltim.co – Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sampaikan niat mundur Gibran berkaitan dengan dinamika yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung 2,5 jam. Salah satu pembahasannya adalah polemik keabsahan dokumen ijazah Gibran.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya Bapak Presiden Prabowo, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026, disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Prabowo tidak menolak niat Gibran. Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang sedang dihadapi Wakil Presiden.
Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara saat ini hampir 50 anggota DPR RI menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran.
Mardani Ali Sera membenarkan jumlah penandatangan tersebut. Ketua DPP PKS itu menyebut surat usulan HMP sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Hampir 50. Surat sudah disampaikan ke pimpinannya. Banyak fraksi,” kata Mardani kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa 10 November 2026, mengutip Tirto.
Dukungan HMP berasal dari berbagai fraksi. Sebelumnya, lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani draf usulan, termasuk Yanuar Arif Wibowo sebagai penandatangan ke-12.
Puan Maharani menyatakan DPR akan menindaklanjuti usulan HMP dengan menghimpun pandangan fraksi, komisi, dan anggota dewan melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus).
“Jangan berandai-andai, lebih baik menyikapinya dengan tenang,” kata Puan.
Pemakzulan Gibran belum otomatis terjadi. Usulan HMP masih harus melalui tahapan konstitusional sesuai UUD 1945 dan UU MD3. Begitu pula niat mundur Gibran belum sama dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden. (*)
