Samarinda, Sekaltim.co – Persiapan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2024-2029 memasuki tahap krusial, dengan Partai Golkar mempersiapkan strategi pembagian kursi di berbagai komisi.
Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Partai Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, mengungkapkan rencana pengumuman AKD pada Senin, 11 November 2024. “Kami sudah mengatur komposisi dengan baik, memastikan semua fraksi terakomodir,” tegasnya dalam wawancara pada Jumat, 8 November 2024.
Golkar yang memiliki 15 kursi akan menguasai Komisi 3 yang fokus pada infrastruktur. “Yang pasti ketua komisi 3nya dari Golkar,” ungkapnya.
Menurutnya, Komisi 3 merupakan komisi strategis yang memungkinkan partainya bergerak lebih luas.
“Karena teman-teman semua melihat bahwa Golkar itu punya 15 kursi. Wajar sekiranya untuk menempati komisi 3. Komisi 3 yang lebih bisa bergerak untuk infrastruktur dan segala macam,” jelasnya.
Pendekatan pembagian kursi dilakukan secara proporsional, memperhatikan kepentingan setiap fraksi, termasuk fraksi dengan jumlah kursi terbatas sekalipun. Husni menekankan prinsip kebersamaan dan kesetaraan dalam proses politik internal.
Menarik perhatian pada rencana pembentukan Badan Kehormatan (BK), Husni menegaskan upaya menciptakan mekanisme yang adil. “Kami ingin memastikan tidak ada fraksi yang merasa tidak nyaman atau tertinggal,” ujarnya.
Pengumuman detail komposisi AKD, termasuk ketua komisi, akan dilakukan secara resmi pada Senin, 11 November mendatang. Proses ini menandakan tahap awal dinamika politik di DPRD Kalimantan Timur periode 2024-2029.
Strategi Golkar mempersiapkan kader untuk menduduki posisi strategis menunjukkan ambisi partai dalam mempengaruhi kebijakan daerah. Komposisi AKD akan menjadi cermin kekuatan politik masing-masing fraksi.
Dengan pendekatan inklusif dan proporsional, DPRD Kalimantan Timur berupaya membangun kultur politik yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan.
Masyarakat Kalimantan Timur tinggal menanti pengumuman resmi yang akan memberikan gambaran lengkap mengenai konstelasi politik di lembaga legislatif daerah tersebut. (Adv/DPRDKaltim)
