Samarinda, Sekaltim.co – Serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Agus Priyono kepada Mochamad Suharyanto berlangsung Jumat, 7 Maret 2025. Acara berlangsung di Auditorium Nusantara Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, dihadiri sejumlah pejabat tinggi daerah dan pusat.
Sertijab yang dipimpin langsung oleh Anggota VI BPK RI, H. Fathan Subchy, ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi di Kalimantan Timur, di antaranya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, seluruh bupati/walikota se-Kaltim, para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Kaltim, serta unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Fathan Subchy menegaskan bahwa pergantian pimpinan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan keuangan negara yang menjadi tugas utama BPK.
“Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan menjadi tantangan besar bagi BPK. Kami terus berupaya meningkatkan efektivitas dalam setiap pengambilan keputusan serta menjamin mutu pemeriksaan,” kata Fathan.
Fathan juga menyampaikan visi strategis BPK untuk periode 2025-2029, yakni menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
Visi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Fathan turut mengulas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
Ia mencatat adanya tren yang stabil dalam kualitas laporan keuangan, dengan pencapaian membanggakan dimana seluruh pemerintah daerah di provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Meski demikian, Fathan menekankan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan yang baik. “Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjalankan program dan pembangunan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Keberhasilan tata kelola keuangan daerah, menurut Fathan, harus diukur dari dampak nyata bagi masyarakat. Indikator kesuksesan tidak hanya berupa opini WTP, tetapi juga penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, Fathan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
“Masyarakat semakin paham bahwa anggaran pemerintah berasal dari dana publik. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci,” tegas Fathan mengakhiri sambutannya.
Sertijab ini menandai babak baru dalam kepemimpinan BPK Perwakilan Kalimantan Timur. Mochamad Suharyanto diharapkan dapat melanjutkan kinerja baik yang telah dibangun oleh Agus Priyono sebelumnya, sekaligus membawa inovasi baru dalam pengawasan keuangan negara di wilayah Kalimantan Timur.
Pergantian pimpinan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BPK dengan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (*)
