Pemprov Kaltim Kawal Penanganan Kasus BBM Bermasalah, Pertamina Sediakan Layanan Perbaikan Gratis
Samarinda, Sekaltim.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mengawal penanganan kasus bahan bakar minyak (BBM) bermasalah yang menyebabkan sejumlah kendaraan roda dua mengalami indikasi kerusakan setelah mengisi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di wilayah Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Erwanto, dalam keterangan resminya pada Kamis 10 April 2025 menyatakan bahwa meskipun sektor migas merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam pengawasan dan koordinasi penanganan masalah ini.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap hadir dan tidak tinggal diam dalam menyikapi kasus ini. Gubernur juga menyatakan akan terus mengawal bersama masyarakat,” tegas Bambang.
Menurut Bambang, Pertamina telah bekerja sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP), namun tetap diminta untuk menunjukkan kepedulian nyata terhadap keluhan masyarakat. “Pertamina telah menunjuk bengkel-bengkel resmi di setiap kabupaten untuk menangani keluhan masyarakat. Ini merupakan langkah konkret dan bentuk kepedulian yang diharapkan,” tambahnya.
Sebelumnya, pada 9 April 2025, telah digelar rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Kaltim, masyarakat terdampak, Pemprov Kaltim, dan pihak Pertamina Patra Niaga untuk membahas kasus BBM yang diduga oplosan ini.
Permasalahan ini mulai teridentifikasi sejak perayaan Idul Fitri lalu, ketika banyak kendaraan mengalami masalah seperti brebet atau mogok setelah mengisi BBM di beberapa SPBU di wilayah Kalimantan Timur. Kepolisian dan bahkan Gubernur Kaltim turun langsung melakukan pengecekan di SPBU yang dilaporkan bermasalah, dengan menggunakan metode pengujian pasta air dan pengecekan kadar BBM.
Karena hasil pengujian awal belum memberikan jawaban yang memuaskan, masyarakat yang terdampak diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD Kalimantan Timur, perwakilan Pemerintah Provinsi, dan pihak Pertamina Patra Niaga.
Hasil dari rapat tersebut membawa titik terang dengan adanya solusi dari Pertamina untuk memberikan layanan servis gratis di bengkel resmi yang ditunjuk di sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur bagi masyarakat yang terdampak BBM bermasalah tersebut.
Dinas ESDM Kaltim mengapresiasi respons Pertamina yang akan melakukan mitigasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, guna mencegah kejadian serupa di masa depan. “SOP Pertamina sangat ketat dan berstandar internasional. Dengan kasus ini, mereka akan lebih detail lagi dalam mitigasi jangka panjang,” ungkap Bambang.
Meskipun belum diketahui secara pasti penyebab masalah dalam kasus ini, Bambang menilai bahwa yang terpenting adalah sikap proaktif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Pertamina sebagai perusahaan energi nasional dengan reputasi global.
“Kepedulian seperti inilah yang kita impikan. Ini menjadi bukti bahwa Pertamina hadir dan responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini dan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapatkan pelayanan yang memadai dari Pertamina melalui bengkel-bengkel resmi yang telah ditunjuk. (*)
