Reses DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin Terima Keluhan Infrastruktur dan Beasiswa di Samarinda
Samarinda, Sekaltim.co – Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, telah menggelar sejumlah kegiatan reses masa sidang I tahun 2024 di daerah pemilihan Samarinda. Melalui kunjungan ke lima kecamatan, yakni Sambutan, Jelawat, Loa Bakung, dan Loa Buah, sejumlah aspirasi kritis masyarakat berhasil teridentifikasi.
Dalam wawancara Jumat, 8 November 2024, lalu, Fuad mengungkapkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat fokus pada permasalahan infrastruktur dan kendala administrasi pendidikan. Menurutnya, masyarakat paling banyak mempersoalkan kondisi infrastruktur yang belum maksimal, serta keterlambatan pencairan beasiswa Kaltim Tuntas.
“Kebanyakan sih rata-rata kan infrastruktur. Terus juga dipertanyakan terkait beasiswa yang namanya Kaltim Tuntas. Tapi sampai dengan sekarang kan belum ada penjelasan terkait pencairan,” jelasnya.
Selain itu, aspirasi warga yang krusial dan mengemuka saat dirinya reses adalah persoalan penerangan jalan, khususnya di daerah-daerah yang dikategorikan rawan. Warga Sambutan, misalnya, meminta perhatian khusus terkait titik-titik gelap di lingkungan perumahan dan gang-gang yang belum tersentuh penerangan memadai.
Terkait beasiswa Kaltim Tuntas, Fuad mengungkapkan adanya ketidakjelasan proses pencairan. Fuad menyatakan, masyarakat mempertanyakan kendala yang dihadapi, mengingat alokasi dana dari DPR sudah disepakati. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan, dengan Penjabat Gubernur yang tampaknya mengambil kendali.
“Mungkin kendala apanya kita kurang tahu. Karena di sini kita lihat bahwa yang mengambil kendali adalah Pj Gubernur. Sedangkan alokasi dari DPR sudah sepakat, ini tinggal pencairannya,” ujar politikus Gerindra ini menjabarkan.
Persoalan infrastruktur jalan menjadi sorotan utama dalam reses kali ini. Masyarakat mengeluhkan sejumlah ruas jalan yang rusak dan belum diperbaiki selama bertahun-tahun. “Mereka merasa daerah mereka belum terjamah pembangunan, sementara Kota Samarinda gencar melakukan pembangunan,” tambah Fuad.
Selain kerusakan jalan, persoalan drainase juga menjadi perhatian serius. Warga mendesak dilakukannya perbaikan sistem drainase yang sudah tidak layak, dengan tuntutan penggunaan bahan bangunan yang lebih berkualitas. Mereka menginginkan drainase dibangun menggunakan bricket yang lebih kuat, menggantikan bahan lama yang sudah rapuh.
“Mereka usul drainase dengan mereka yang saat sekarang sudah tidak layak lagi. Yang dulu masih dalam pembangunan, tetapi bahannya batu gunung dan semen. Tapi sekarang kan udah diharuskan untuk pakai bricket itu lebih kuat,” paparnya.
Fuad menegaskan bahwa masyarakat sangat mengharapkan perhatian serius terhadap infrastruktur dan kendala administrasi yang mereka hadapi. “Pembangunan tidak boleh hanya terpusat, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah,” tegasnya.
Reses yang dilakukan Fuad Fakhruddin ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan hak-hak warga.
Ke depan, baik pemerintah kota maupun provinsi diharapkan dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas. (Adv/DPRDKaltim)
