Samarinda, Sekaltim.co – Di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim), anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Salehuddin, menyuarakan peringatan penting kepada seluruh lapisan masyarakat.
Politikus Golkar yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan tidak terjebak dalam pusaran isu negatif yang berpotensi merusak iklim demokrasi.
“Pilkada ini pesta demokrasi, jadi bagaimana Pilkada 2024 bisa menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan. Namanya pesta, kita rukun-rukun tidak menjelekkan satu sama lain,” ungkap Salehuddin saat ditemui di gedung DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
Dalam pandangan Salehuddin, momentum Pilkada serentak yang akan memilih Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di berbagai daerah di Kaltim ini seharusnya menjadi ajang pembuktian kedewasaan politik masyarakat Kaltim. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mengembangkan sikap kritis dan tidak mudah termakan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital di era informasi ini.
“Pilkada bukan sekadar ajang memilih pemimpin. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk menunjukkan kedewasaan berpolitik, menjaga persatuan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghindari terjebak dalam pusaran isu-isu negatif seperti hoaks,” jelasnya.
Legislator yang dikenal kerap memberikan masukan kritis kepada pemerintah ini juga menyoroti peran krusial Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjamin berlangsungnya Pilkada yang adil dan sesuai regulasi. Menurutnya, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan transparansi proses pemilihan dan mencegah beredarnya informasi yang dapat menyesatkan masyarakat.
“KPU harus hadir sebagai lembaga yang benar-benar menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi menyesatkan,” tegasnya.
Salehuddin juga menyinggung pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar aturan Pilkada, termasuk mereka yang terbukti menyebarkan hoaks. “Siapapun yang kedapatan melanggar aturan atau menyebarkan hoaks harus diproses secara hukum,” katanya dengan tegas.
Berbicara tentang fenomena hoaks yang kian marak, Salehuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi dan menyebarkan informasi. Ia menekankan bahwa penyebaran hoaks bukan hanya dapat menciderai proses demokrasi, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.
“Kita harus ingat bahwa setelah Pilkada usai, kita tetap satu keluarga besar Kaltim. Jangan biarkan perbedaan pilihan politik merusak harmoni yang sudah terjalin selama ini,” ujarnya penuh harap.
Salehuddin menegaskan kembali harapannya agar Pilkada serentak 2024 di Kaltim dapat berlangsung dengan damai dan memberikan hasil terbaik bagi pembangunan daerah. “Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa masyarakat Kaltim sudah matang dalam berdemokrasi,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim)