Wakil Ketua DPRD Kaltim Sebut Jumlah Sekolah Inklusi Perlu Selaras dengan Pertumbuhan ABK

Samarinda, Sekaltim.co – Pengembangan sekolah inklusi tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi ABK, tetapi juga membantu mengurangi stigma terhadap disabilitas dan menciptakan integrasi sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan kualitas pendidikan inklusi di Kaltim dapat terus ditingkatkan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kaltim. Politisi perempuan kelahiran Jakarta ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap terbatasnya jumlah sekolah inklusi di provinsi tersebut.

“Tentu, ini menjadi perhatian kita semua,” ujar politikus PDI Perjuangan ini. Data terkini menunjukkan bahwa Kaltim hanya memiliki 34 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota, dengan rincian 11 SLB berstatus negeri dan 23 lainnya dikelola swasta.

Meskipun jumlah SLB yang ada sudah cukup, namun angka tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa ABK yang terus meningkat setiap tahunnya. “Jumlah SLB di Kaltim masih sangat terbatas, dan ini sangat tidak cukup mengingat jumlah ABK yang terus bertambah. Oleh karena itu, pengembangan sekolah inklusi harus menjadi prioritas ke depan,” tegasnya.

Nanda, sapaan akrabnya, mencatat bahwa beberapa sekolah reguler di Kaltim telah mulai menerapkan konsep sekolah inklusi. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari mencukupi kebutuhan yang ada. Ia menekankan pentingnya dorongan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mengembangkan lebih banyak kelas inklusi di sekolah reguler.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak. ABK juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama di sekolah reguler terkhusus berlabel sekolah inklusi. Tentu saja, fasilitas dan pelatihan guru sangat penting untuk mendukung hal ini,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Sekretaris Jenderal DPD PDI Perjuangan Kaltim ini menyatakan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen memberikan dukungan anggaran untuk penguatan sekolah inklusi di Tanah Borneo. Lembaga ini juga akan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim untuk memperkuat program pelatihan bagi guru-guru pendamping di sekolah inklusi.

“Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan guru pendamping untuk ABK. Guru-guru ini harus memiliki pelatihan khusus agar bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Harapannya, makin banyak guru yang mendapatkan pendidikan khusus di bidang inklusi,” terang Ananda.

Legislator Karang Paci ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dinas terkait dalam merumuskan langkah-langkah komprehensif untuk pengembangan sekolah inklusi. Ia berharap perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program pendidikan keguruan, dapat memasukkan mata pelajaran khusus tentang pendidikan inklusi dalam kurikulum mereka.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim akan segera mengadakan pertemuan dengan dinas terkait untuk membahas masalah sekolah inklusi secara lebih mendalam. “Kami ingin mencari solusi terbaik agar tidak ada anak yang terpinggirkan dalam mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Upaya ini menjadi semakin penting mengingat pendidikan inklusi tidak hanya bermanfaat bagi ABK, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan toleran bagi seluruh siswa. Dengan terus mendorong pengembangan sekolah inklusi, Kaltim berharap dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua anak. (Adv/DPRDKaltim)