Sekaltim.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin, 22 Desember 2025. Rakor ini dirangkaikan dengan agenda Program Strategis Nasional berupa evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam paparannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah daerah terhadap potensi cuaca ekstrem yang saat ini melanda sejumlah wilayah Indonesia. Curah hujan yang tinggi dinilai berpotensi mengganggu distribusi logistik, merusak infrastruktur, serta berdampak pada pasokan bahan pangan.
“Kami meminta untuk terus memonitor laporan ramalan cuaca berkaitan dengan cuaca ekstrem di sebagaian daerah sehingga kita bisa mengantisipasi dengan pengalaman di Daerah Sumatera Bagian Utara kita bisa memprediksi kaitan aliran sungai, turunnya lumpur, hujan deras yang mengakibatkan jalan dan jembatan yang putus,” ujar Tomsi.
Ia mengimbau kepala daerah dan dinas terkait agar meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyiapkan peralatan dan langkah antisipatif guna menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu ke-3 Desember 2025 menunjukkan sebanyak 37 provinsi mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH ini dipicu oleh sejumlah komoditas pangan utama yang bervariasi antarwilayah.
Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi, menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar setiap Desember dalam empat tahun terakhir, disusul oleh kelompok transportasi.
“Penyumbang utama kenaikan IPH di antaranya cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, beras, dan telur ayam ras,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyebut musim hujan turut memengaruhi pasokan dan proses panen cabai oleh petani. Untuk itu, Bapanas telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
“Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan dan pengawasan harga, fasilitasi distribusi pangan, Gerakan Pangan Murah, penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, serta penguatan kios pangan,” ujarnya.
Dari sisi pengawasan kebijakan, Direktur II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Prof. Popy Rufaidah, mengungkapkan masih terdapat sejumlah komoditas yang tren harganya terus meningkat dan memerlukan perhatian khusus, seperti bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit merah, minyak goreng Minyakita, beras medium zona 3, serta realisasi penyaluran beras SPHP tahun 2025 yang dinilai masih rendah.
Melalui rakor inflasi daerah Kemendagri ini, pemerintah pusat menegaskan kembali pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan dinamika ekonomi nasional. (*)
