Sekaltim.co – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan baru ini disiapkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Keputusan pembentukan BPGMN tersebut diambil setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 September 2026. Pembahasan fokus pada pengelolaan gambut, potensi kebakaran, hingga pemanfaatan lahan berbasis riset.
Prabowo Minta Solusi Ilmiah untuk Lahan Gambut
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta para ahli memberikan masukan terkait cara terbaik mencegah kebakaran di kawasan hutan dan gambut.
Presiden juga mempertanyakan peluang pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan produktif. Termasuk kemungkinan menanam tanaman yang sesuai dengan karakteristik gambut.
“Tapi dengan gambut, harus ada jawaban ilmiah, scientific solutions,” kata Prabowo.
Pemerintah kemudian memutuskan pembentukan BPGMN. Badan ini akan melibatkan ilmuwan dan profesional untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove.
BPGMN Berada Langsung di Bawah Presiden
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden.
“Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN,” kata Juli usai pertemuan.
Badan tersebut akan fokus pada pencegahan karhutla, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut luas. Wilayah itu meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pendekatan pencegahan akan diperkuat. Pemerintah menilai langkah tersebut penting agar penanganan kebakaran tidak hanya dilakukan setelah api muncul.
Operasi di lapangan juga tetap menjadi perhatian. Satgas darat akan diperkuat untuk merespons kebakaran secara cepat.
Pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, juga akan didorong untuk mendukung penanganan kebakaran gambut.
Deteksi Dini Karhutla Pakai Teknologi AI
Kepala BRIN Arif Satria menyebut teknologi juga akan mendapat peran penting.
Sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas akan diperkuat. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan kemampuan deteksi.
Di tingkat desa, masyarakat juga akan dilibatkan.
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) didorong menjadi bagian dari sistem pencegahan dan respons awal karhutla.
BPGMN Bukan Sekadar Mengulang BRGM
Pembentukan BPGMN mengingatkan kembali pada keberadaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
BRGM sebelumnya memiliki mandat restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2020, masa tugas BRGM berakhir pada 31 Desember 2024.
Kini pemerintah membentuk badan baru dengan fokus yang lebih ditekankan pada pengelolaan, pencegahan karhutla, riset, pemetaan, serta penguatan sistem deteksi dini.
Dengan BPGMN, pemerintah berharap pengelolaan gambut tidak hanya berorientasi pada penanganan kebakaran. Ekosistem juga tetap dijaga, sementara potensi pemanfaatan lahan dikaji berdasarkan data dan kajian ilmiah. (*)
