Samarinda, Sekaltim.co – Entah apa yang telah terjadi dengan dunia pendidikan di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) sehingga membuat puluhan orang tua murid menggelar protes dan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota pada Kamis siang, 1 Agustus 2024.
Para ibu rumah tangga ini memprotes kepada Pemkot Samarinda atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah terkait pembelian buku pelajaran yang dinilai sangat memberatkan.
Dalam aksi yang menarik perhatian publik ini, para demonstran membawa ratusan buku paket sekolah, mengibarkan bendera merah putih, dan berorasi menuntut keadilan agar pendidikan negeri gratis. Mereka bahkan mengancam akan menginap di Balai Kota Samarinda jika tuntutan mereka tidak ditanggapi dengan serius.
Sunarti (39), salah satu orang tua murid yang terlibat dalam aksi tersebut, menyoroti harga buku yang dinilai terlalu mahal. “Harga buku antara Rp600.000 hingga Rp1,2 juta per mata pelajaran. Ini belum termasuk sumbangan dan biaya lainnya melalui komite sekolah. Padahal ini hanya akal-akalan saja,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Para demonstran juga mengungkapkan adanya tekanan yang diterima orang tua dan siswa jika tidak membeli buku. Mulai dari ancaman tidak naik kelas, pemberian pekerjaan rumah (PR) yang berlebihan, hingga pemberian nilai yang rendah. Situasi ini dianggap sangat memberatkan dan tidak adil bagi para orang tua dan siswa.
“Kami memperjuangkan korban pembulian yang kami tangani karena depresi tidak mampu beli buku. Anak-anak yang orangtuanya tidak memiliki kemampuan dalam hal finansial dan menagih janji negara Untuk sekolah negeri gratis,” ungkap Rina Zainun, seorang aktivis perlindungan anak dan perempuan di Samarinda.
Nina Iskandar, koordinator aksi, menambahkan adanya dugaan pungli yang terjadi di sekolah-sekolah. Ia mencontohkan kasus siswa yang pindah sekolah harus membayar uang sebesar Rp 2-3 juta hanya untuk mendapatkan jatah kursi di sekolah baru.
“Kami telah menghimpun data dari 68 sekolah di Samarinda yang terindikasi kuat melakukan jual beli buku dan pungutan liar,” tegas Nina.
Menanggapi protes ini, Asisten I Kota Samarinda, Ridwan Tassa, menyatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pungli tersebut.
“Kami akan segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di sekolah-sekolah. Paling lambat Senin ini kami akan melakukan sidak,” janjinya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, mengakui adanya masalah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa sekolah.
Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Aksi protes ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di Samarinda.
Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat segera menindaklanjuti keluhan ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah pungli di sekolah-sekolah.
Para orang tua murid menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses penyelidikan dan menuntut adanya perbaikan sistem pendidikan yang lebih adil dan terjangkau bagi semua kalangan.
Mereka berharap aksi ini dapat menjadi katalis perubahan positif dalam dunia pendidikan di Samarinda.
Aksi ini langsung mendapatkan pengawalan dari Satpol PP Kota Samarinda dan melakukan pengamanan selama unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Gabungan Mamak Marah dan Jaringan Pemuda Pembaharu.
Kegiatan yang berlangsung di Halaman Balaikota Samarinda ini diikuti oleh sekitar 35 orang dari kedua aliansi tersebut. (*)
