Jakarta, Sekaltim.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi melantik jajaran pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025.
Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru bersama empat wakil ketua yaitu Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.
Pelantikan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 5 Desember 2024, ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Sebelum penetapan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pemilihan calon pimpinan KPK yang dilakukan melalui mekanisme voting dengan perolehan suara terbanyak.
Merespons pelantikannya, Setyo Budiyanto langsung memberikan pernyataan tegas terkait keberlanjutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini menjadi “senjata” utama KPK. “Sebagaimana yang saya sampaikan pada saat fit proper ya, untuk OTT tetap lanjut,” tegas Setyo usai acara pelantikan.
Meski demikian, Setyo tidak mempermasalahkan wacana perubahan nomenklatur OTT menjadi “Kegiatan Penangkapan” seperti yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. “Sebenarnya ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan, nomenklatur. Menurut saya enggak ada masalah,” jelasnya.
Praktik OTT menjadi metode efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi selama ini.
Meski ada wacana perubahan nomenklatur, substansi dan esensi dari operasi penindakan tetap dipertahankan sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.
Selain melantik pimpinan KPK, DPR juga mengesahkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.
Mereka terdiri dari Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati. Pengesahan ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda utama, yaitu laporan Komisi III DPR terkait hasil seleksi calon pimpinan KPK dan pidato Ketua DPR Puan Maharani pada penutupan masa sidang pertama.
Sebelum pengesahan, Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan dengan pertanyaan “Sidang dewan yang kami hormati, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?” yang dijawab serentak dengan “Setuju” oleh peserta rapat.
Pelantikan pimpinan baru KPK ini membawa harapan besar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dengan kombinasi pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh kelima pimpinan terpilih, KPK diharapkan dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan mandatnya memberantas korupsi tanpa tebang pilih dan bebas dari kepentingan politik.
Puan Maharani menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar pimpinan KPK yang baru. “Semoga bisa menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Jangan ada politisasi dalam penegakan hukum korupsi. Sebesar-besarnya sebaik-baiknya untuk memberantas korupsi,” ujar Puan. (*)
