Balikpapan, Sekaltim.co – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Prof Jimly Asshiddiqie melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa 16 Desember 2025. Kunjungan tersebut demi menyerap aspirasi daerah sebagai bagian dari upaya reformasi kepolisian nasional.
Jimly Asshiddiqie datang bersama anggota tim KPRP, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Pertemuan digelar di Balikpapan dengan Universitas Balikpapan (Uniba) sebagai tuan rumah. Kegiatan berlangsung di Ruang Putri Karang Melenu lantai 8 Gedung Fakultas Kedokteran Uniba, Jalan Pupuk. Rektor Uniba Dr Isradi Zainal bersama Ketua Yayasan Dr Rendy Ismail menyambut langsung rombongan KPRP.
“Kita senang Uniba diberi kepercayaan sebagai tuan rumah,” kata Rektor. Apalagi pihaknya baru membuka Fakultas Kedokteran, yang menjadi fakultas kedokteran pertama di Balikpapan dan kedua di Kalimantan Timur setelah Universitas Mulawarman.
KPRP sendiri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respons atas tuntutan publik menyusul terjadinya kerusuhan di Jakarta dan sejumlah daerah pada Agustus lalu. Komisi ini beranggotakan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Prof Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Idham Azis dan Badrodin Haiti.
Prof Jimly menjelaskan, Kaltim menjadi daerah penting dalam agenda reformasi Polri karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kita sangat perlu mendapat masukan dari Kaltim. Pasti ada hal-hal baru yang relevan dengan penetapan IKN,” katanya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo tidak memberikan batas waktu khusus bagi KPRP, namun secara internal komisi menargetkan penyelesaian tugas dalam waktu sekitar tiga bulan.
Dalam pertemuan tersebut, Jimly dan Ahmad Dofiri juga didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Kapolda melaporkan kondisi keamanan Kaltim yang relatif kondusif. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta jiwa, Kaltim dilayani 10.900 personel Polri yang tersebar di dua Polresta dan delapan Polres.
“Kejahatan yang menonjol di Kaltim adalah tindak pidana narkotika dan konflik pertanahan. Sekitar 60 persen tahanan di Polda Kaltim merupakan kasus narkoba,” ungkap Endar.
Menanggapi paparan tersebut, Prof Jimly secara spontan menggulirkan gagasan menjadikan Polda Kaltim sebagai role model kepolisian terbaik di Indonesia. Menurutnya, peran Polda Kaltim akan semakin strategis seiring penetapan IKN sebagai ibu kota politik mulai 2028.
Sejumlah tokoh masyarakat turut hadir, termasuk mantan Wali Kota Samarinda Dr Syaharie Jaang. Ia mengapresiasi pendekatan humanis Kapolda Kaltim, khususnya dalam penyelesaian konflik pertanahan di Jahab, Kutai Kartanegara. Namun, Jaang juga menyinggung masih adanya persepsi negatif masyarakat terkait praktik sogok-menyogok dalam urusan kepolisian, yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius dalam agenda reformasi Polri. (*)
