Sekaltim.co – Jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KI Kaltim) duduk satu meja bersama perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim), Rabu, 18 Februari 2026.
Di Ruang Sidang Komisi Informasi (KI) Kaltim, para pihak membahas agenda sinkronisasi program 2026 supaya makin solid.
Rapat dipimpin langsung Ketua KI Kaltim, Sencihan, didampingi Wakil Ketua Hajaturamsyah serta para koordinator bidang. Dari pihak Diskominfo, hadir Sekretaris bersama jajaran terkait. Kolaborasi dua lembaga ini ibarat duet maut: satu pegang regulasi, satu pegang teknologi dan komunikasi.
“Pertemuan ini membahas sinkronisasi rencana kegiatan KI Kaltim Tahun 2026,” ungkap Sencihan dalam keterangan tertulis, Jumat 20 Februari 2026.
Salah satu yang jadi highlight adalah penjadwalan ulang kunjungan kerja dan orientasi ke Komisi Informasi Pusat yang direncanakan berlangsung April 2026. Tujuannya jelas: upgrade insight, update strategi, agar makin adaptif hadapi tantangan transparansi zaman now.
Tak cuma itu, agenda tahunan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik juga masuk radar pembahasan. KI Kaltim ingin mendorong lebih kencang dengan menggandeng mitra dan pihak ketiga. Targetnya, masyarakat makin melek hak informasi dan badan publik makin siap memberikan data tanpa drama.
Masuk ke semester dua, persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik 2026 juga sudah disiapkan dari sekarang. Kick off direncanakan Juni, lalu berlanjut hingga malam penganugerahan di akhir tahun.
Monev ini bukan sekadar formalitas, tapi jadi tolok ukur siapa yang paling transparan dan siapa yang masih perlu banyak pembenahan.
Peningkatan kapasitas komisioner juga dibahas. Salah satunya lewat pelatihan mediator bersertifikat. Soalnya, sengketa informasi itu butuh skill komunikasi tingkat dewa—nggak bisa asal debat tanpa arah.
Koordinasi usulan program pada perubahan anggaran 2026 turut jadi topik penting. Mekanisme disiapkan matang, sinergi dengan pemangku kepentingan diperkuat. Prinsipnya satu: program jalan, transparansi aman, akuntabilitas tetap jadi pegangan.
Selain substansi program, rapat juga menyentuh dukungan sarana operasional serta penyusunan pedoman administrasi yang lebih terkoordinasi. Detail teknis memang kelihatan sepele, tapi justru di situlah fondasi kerja dibangun biar tak goyah.
Rapat koordinasi ini jadi bukti kalau KI Kaltim dan Diskominfo Kaltim serius membangun komunikasi dan kolaborasi demi keterbukaan informasi publik di Bumi Etam. Tahun 2026 disiapkan dari sekarang supaya transparansi bukan cuma slogan, tapi benar-benar jadi gerakan. (*)
