Intrend.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bikin geger lewat operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ikut diamankan dalam operasi yang berlangsung di wilayah Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta pada 15 Oktober 2026.
Total ada 20 orang yang diamankan dalam OTT KPK Bupati Klaten. Mereka terdiri atas kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta pihak swasta. Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan uang tunai yang nilainya sementara diperkirakan mencapai Rp1 miliar.
Kasus ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). KPK juga mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proses audit.
KPK Dalami Dugaan Suap Pengadaan Proyek
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya 20 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik masih meminta keterangan dari para pihak yang terjaring operasi.
Menurut Budi, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penerimaan dari proyek pengadaan barang dan jasa. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati Klaten kepada oknum BPK.
“Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit,” demikian keterangan dalam laporan, Kamis 15 Oktober 2026.
Para pihak yang diamankan di Klaten menjalani pemeriksaan awal di Polres Klaten. KPK kemudian membawa sejumlah orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Meski begitu, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Status hukum masing-masing pihak mengikuti perkembangan penyidikan KPK.
Bupati Klaten Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Pada Jumat 16 Oktober 2026 pagi, Hamenang Wajar Ismoyo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ia datang bersama delapan orang lainnya sekitar pukul 07.03 WIB. Hamenang terlihat mengenakan topi, kacamata hitam, dan masker putih saat tiba dengan pendampingan penyidik.
Kedatangan mereka menjadi bagian dari proses penanganan perkara setelah OTT di Klaten.
Dalam operasi tersebut, uang tunai sekitar Rp1 miliar turut diamankan sebagai barang bukti. Penyidik masih mendalami asal-usul uang, dugaan aliran dana, serta kaitannya dengan proyek dan proses audit yang sedang diselidiki.
KPK memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan setelah OTT. Perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.
KPK Masih Kembangkan Penyidikan
Kasus yang menyeret Bupati Klaten ini kembali menyoroti pentingnya transparansi pengadaan proyek pemerintah dan independensi proses audit.
Jika dugaan suap terbukti, perkara tersebut berpotensi berdampak pada tata kelola pemerintahan daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Namun, sampai ada penetapan dan pembuktian melalui proses hukum, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang diamankan tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan bersalah.
KPK masih mendalami perkara suap Bupati Klaten usai OTT. Termasuk dugaan penerimaan terkait pengadaan, perizinan, dan pemberian kepada oknum BPK. Publik kini menunggu penjelasan resmi berikutnya mengenai konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta rincian barang bukti yang diamankan. (*)
