Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Minta Pemda Percepat Belanja, Jangan Biarkan Uang Tidur di Daerah
Sekaltim.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat, stabil, dan dipercaya pasar global. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan itu akan sia-sia jika pemerintah daerah tidak menggerakkan uangnya untuk memperkuat ekonomi lokal.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar Senin, 20 Oktober 2025, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, yang disiarkan live di kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri.
“Semua ini menunjukkan satu hal, ekonomi Indonesia sehat, stabil dan dipercaya pasar. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga momentumnya sambil memastikan pertumbuhan ini terasa sampai ke bawah. Untuk sampai ke bawah, peran pemda jauh lebih kuat dibanding pemerintah pusat. Jadi kalau ada uang dibelanjakan saja sesuai dengan desain APBN-nya,” ujar Purbaya.
Ekonomi Tumbuh Stabil, Inflasi Terkendali
Dalam paparannya, Menkeu menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal II 2025, termasuk yang tertinggi di antara negara G20. Sementara inflasi daerah dan nasional juga berhasil ditekan di level 2,65%, bahkan menjadi yang terendah di antara negara G20.
“Pertumbuhan ekonomi kita stabil 5,12% di kuartal kedua tahun 2025 dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Dari sisi harga, inflasi juga terkendali di 2,65%. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga sementara pertumbuhan ekonomi tetap jalan,” katanya.
Selain itu, defisit APBN 2025 hanya 1,56% dari PDB, jauh di bawah batas 3%, yang menurut Purbaya menjadi bukti disiplin fiskal tetap kuat.
“Defisit APBN aman di 1,56% dari PDB, jauh di bawah batas 3%. Ini bukti disiplin fiskal tetap kuat, tapi kita juga punya ruang untuk mendorong ekonomi kalau diperlukan,” tambahnya.
Data yang dipaparkan Menkeu juga menunjukkan capaian membanggakan lainnya: neraca perdagangan naik 45,8% sepanjang Januari–September dan surplus perdagangan bertahan selama 64 bulan berturut-turut.
Tingkat pengangguran turun ke 4,76% dan kemiskinan menyentuh rekor terendah 8,47%, bahkan disebut menjadi angka terendah sejak krisis 1998.
Waspadai Ketimpangan dan Ketergantungan Daerah
Meski berbagai indikator ekonomi nasional menunjukkan performa positif, Purbaya mengingatkan adanya ancaman serius bila pertumbuhan tidak merata.
“Kalau pertumbuhan kita enggak merata dan lambat walaupun angka kemiskinannya rendah, tetap aja orang turun ke jalan, Pak. Seperti berapa bulan yang lalu,” ujarnya mengingatkan para kepala daerah.
Ia menyoroti bahwa Pulau Jawa masih menjadi kontributor utama ekonomi nasional dengan pangsa 56,9% dan pertumbuhan 5,2%, sementara wilayah lain belum mampu mengejar ketertinggalan.
“Ini Pak Tito yang mesti kita ubah. Ini kan orang penduduknya Jawasentris. Kalau gini terus pangsanya tetap aja 56%. Jadi nanti daerah-daerah yang punya potensi besar harus didesain tumbuh lebih cepat lagi,” kata Purbaya.
Menurutnya, daerah seperti Sumatera dan Kalimantan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perdagangan, namun masih sangat tergantung pada komoditas.
“Untuk daerah-daerah yang punya uang banyak karena komoditas, coba mulai pikir pelan-pelan diversifikasi ke arah yang bukan komoditas saja. Uangnya jangan dianggurin. Mulailah invest di industri dan sumber daya manusia,” pesannya.
Sulawesi Jadi Contoh Sukses Hilirisasi
Menkeu memberi apresiasi pada Sulawesi yang mencatat pertumbuhan tertinggi berkat keberhasilan program hilirisasi industri.
“Sulawesi tumbuh paling tinggi ditopang hilirisasi industri. Dan ini bukti nyata bahwa strategi nilai tambah di daerah memang berhasil. Tinggal dijaga supaya pertumbuhannya berkelanjutan,” kata Purbaya.
Ia juga menyebut Maluku, Papua, dan Bali hingga Nusa Tenggara mulai bangkit dari sektor industri pengolahan dan pariwisata.
Namun, Purbaya tetap mengingatkan agar pemda berhati-hati terhadap risiko global dan mendorong belanja yang cepat, tepat, dan produktif untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Inflasi Daerah Terkendali, Tapi Waspada Tekanan Harga Pangan
Dari 38 provinsi, 37 mencatat inflasi positif dan hanya Maluku Utara mengalami deflasi ringan. Sebanyak 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, yang menandakan pengendalian harga di daerah berjalan baik.
Purbaya menjelaskan mengapa inflasi daerah menjadi faktor penting bukan hanya ekonomi, tapi juga politik.
“Inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras. Jadi inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah,” ujarnya disambut tawa para kepala daerah.
Ia menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan strategis untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang.
Menurutnya, keterjangkauan harga yang membaik tidak lepas dari lancarnya distribusi antarwilayah dan kerja sama perdagangan antar daerah. Namun, pemerintah tidak boleh lengah menghadapi potensi kenaikan harga pangan dan energi menjelang akhir tahun.
“Sinergi antara TPIP dan TPID harus terus diperkuat. Kita perlu kebijakan yang responsif, bukan hanya menjaga harga tapi juga memastikan ketersediaan barang dan distribusi lancar,” tegas Purbaya.
APBD 2025 dan Keuangan Daerah Jadi Sorotan
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga memaparkan kondisi keuangan daerah terkini. Realisasi transfer ke daerah tahun 2025 mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2% dari pagu.
Namun, di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 10,86% dibanding tahun lalu, dengan total Rp253,36 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada pajak daerah yang turun 10,24% akibat kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan kedua dan seterusnya.
“Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik benar-benar efisien,” tegasnya.
Sementara itu, realisasi belanja APBD 2025 hingga September baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3% dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Yang lebih disayangkan, belanja modal daerah turun 31% menjadi Rp58,2 triliun, padahal sektor ini berperan besar menciptakan lapangan kerja dan pembangunan fisik.
“Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” ujar Menkeu.
Ia juga menyinggung fenomena dana pemda yang “parkir” di bank-bank di Jakarta.
“Kalau uangnya disimpan di pusat, ya enggak ada gunanya buat daerah. Harusnya tetap di bank daerah supaya bisa diputar untuk usaha dan pembangunan lokal,” tegas Purbaya.
Uang Daerah Mengendap Rp234 Triliun
Menkeu mengungkapkan fakta mengejutkan: hingga triwulan ketiga 2025, uang pemda yang mengendap di bank mencapai Rp234 triliun.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat, sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini bukan karena dana tidak tersedia, tetapi karena eksekusi anggaran yang lambat.
“Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujarnya.
Purbaya juga menyinggung selisih pencatatan keuangan daerah sebesar Rp18 triliun antara data Kemenkeu dan BI. Ia meminta agar hal tersebut segera diinvestigasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
“Kalau pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan. Tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian,” ucapnya tegas.
Percepat Belanja dan Perkuat Tata Kelola
Purbaya memberikan sejumlah pesan kepada kepala daerah agar pengelolaan APBD 2025 lebih efektif dan transparan.
“Kelola dana pemda di bank dengan bijak. Simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta agar sistem transfer ke daerah diperbaiki agar lebih cepat, sehingga pemda tak perlu menimbun dana.
Selain percepatan belanja, Menkeu juga menekankan pentingnya integritas dan tata kelola yang bersih.
“Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama,” ujarnya.
KPK Ingatkan Risiko Korupsi Daerah
Menkeu mengingatkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan masih banyak kasus penyalahgunaan keuangan daerah.
Mulai dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Survei Strategi Penilaian Integritas (SPI) 2024 mencatat skor nasional baru 71,53, masih di bawah target 74. Bahkan, rata-rata provinsi hanya 67, sedangkan kabupaten 69, yang artinya sebagian besar daerah masih berada di “zona merah”.
“KPK bilang sumber risikonya masih itu-itu aja. Jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” tegasnya.
Dorong Reformasi dan Kecepatan Eksekusi
Menkeu menutup arahannya dengan pesan kuat kepada seluruh kepala daerah agar memperbaiki serapan anggaran dan integritas dalam dua triwulan ke depan.
“Kalau tata kelolanya sudah baik dan penyelewengan sedikit, saya yakin uang transfer ke daerah bisa kita tambah lebih cepat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat ingin mendorong pemerataan ekonomi dengan meningkatkan dana daerah, asalkan pengelolaannya transparan dan akuntabel.
“Yang paling penting untuk saya adalah punya landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong seperti kemarin. Dengan kerja yang disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
Dari berbagai paparan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, jelas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di jalur positif dengan inflasi terkendali dan kepercayaan pasar yang tinggi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan keuangan daerah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan mengendap di rekening bank.
Momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi ini harus dijaga bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak hanya dirasakan di kota besar, tapi juga di pelosok negeri. (*)
