Bogor, Sekaltim.co – Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 7 Februari 2025.
Pembentukan lembaga yang telah diamanatkan UU No. 3 Tahun 2002 ini akhirnya terealisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.
Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo menekankan bahwa pertahanan negara merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ditunjuk sebagai Ketua Harian DPN akan memimpin tiga kedeputian yang mencakup bidang Geopolitik, Geostrategis, dan Geoekonomi.
Struktur ini dirancang untuk merespons kompleksitas tantangan pertahanan nasional dan dinamika global.
DPN yang diamanatkan dalam Pasal 15 UU No. 3 Tahun 2002 baru terealisasi setelah 22 tahun.
“Baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan,” ujar Prabowo menjelaskan keterlambatan pembentukan lembaga strategis ini.
Sidang bersejarah ini dihadiri pejabat tinggi negara termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta sejumlah menteri dan kepala staf angkatan.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa DPN akan berperan aktif memberikan rekomendasi dan solusi strategis kepada Presiden terkait masalah pertahanan nasional.
Pembentukan DPN melalui Perpres No. 202/2024 diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan NKRI di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. (*)
