PPU

Ratusan Tenaga Honorer PPU Tuntut Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

PPU, Sekaltim.co – Ratusan tenaga honorer Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Penajam pada Senin, 3 Februari 2025.

Mereka mendesak pemerintah daerah untuk merealisasikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 20 Tahun 2023.

Para demonstran tampak menggunakan ikat kepala bertuliskan “Save Honorer” dan membentangkan spanduk yang menyatakan “Beri Kepastian Kepada Kami Para Tenaga Honorer, Jangan Beri Harapan Palsu Dengan PPPK Paruh Waktu”.

Rizal, Ketua Forum Honorer PPU, menegaskan tuntutan utama mereka adalah pengangkatan PPPK penuh waktu.

“Kami meminta agar diangkat sebagai PPPK penuh waktu, tidak mau ada istilah paruh waktu. Memang kita dibatasi aturan perundang-undangan, tapi InsyaAllah dimuluskan sesuai tuntutan kami,” ujarnya.

Melalui surat edaran Nomor 027.3/FHP/2025, Forum Honorer PPU meminta Pemerintah Daerah mengoptimalkan anggaran untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK Penuh Waktu.

Rizal menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti. “Ketika belum ada hasilnya atau belum ada progres, InsyaAllah kami akan turun menggelar aksi damai lagi dengan massa yang lebih banyak. Ini bukan perjuangan satu SKPD, tapi demi semua pegawai dengan status tenaga honorer saat ini,” tegasnya.

Tanggapan dari pihak pemerintah pun beragam. Ainie, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU sekaligus Plt. BKPSDM, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.

“Mereka menginginkan diangkat sama seperti PPPK sebelumnya, jadi penuh waktu, tidak mau ada istilah paruh waktu,” jelasnya.

Ainie menegaskan akan membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, meskipun ada regulasi yang membatasi.

“Memang kita dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, tetapi saya pikir mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Jadi selayaknya kita usulkan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin. Ia menjamin akan mendesak pihak eksekutif mencari solusi melalui pertemuan lanjutan.

“Selama ini pembahasan mengenai pengangkatan PPPK di lingkungan Pemkab PPU memang belum disampaikan kepada kami. Nanti kita jadwalkan pertemuan RDP selanjutnya membahas secara detail, mulai dari penganggaran dan sebagainya,” katanya.

Aksi damai ini menandakan tekad kuat tenaga honorer PPU untuk mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.

Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti tuntutan pengangkatan PPPK penuh waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan semangat persatuan dan perjuangan, para tenaga honorer terus berharap akan adanya solusi yang mengakomodasi hak-hak mereka sebagai pegawai yang telah mengabdi dalam pemerintahan daerah. (*)

Simak berita Sekaltim.co lainnya di tautan Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button