Sekaltim.co – Sejarah baru tercipta di Jepang setelah Sanae Takaichi resmi terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang pada Selasa 21 Oktober 2025 waktu setempat.
Sanae Takaichi terpilih sebagai PM Jepang menjadikannya perempuan pertama dalam sejarah negeri tersebut yang memegang jabatan tertinggi di pemerintahan.
Politikus konservatif berusia 64 tahun itu memenangkan pemungutan suara di Parlemen Jepang (Diet) dengan perolehan 237 suara di Majelis Rendah, mengalahkan rivalnya Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional yang memperoleh 149 suara.
Ia juga meraih kemenangan di Majelis Tinggi dengan dukungan 125 suara, setelah melalui dua putaran pemungutan.
Takaichi, yang kini memimpin Partai Demokratik Liberal (LDP), menggantikan Shigeru Ishiba yang mengundurkan diri bulan lalu bersama seluruh kabinetnya.
Usai disetujui parlemen, Takaichi dijadwalkan bertemu Kaisar Naruhito untuk dilantik secara resmi sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang.
Dalam pidatonya di Tokyo beberapa waktu lalu, Takaichi menegaskan tekadnya untuk bekerja tanpa lelah demi kemajuan Jepang. “Saya akan meninggalkan jargon work-life balance. Saya akan kerja, kerja, kerja, dan kerja,” ujarnya tegas.
Sebagai murid politik mendiang Shinzo Abe, Takaichi dikenal berhaluan nasionalis dan konservatif.
Ia mendukung penguatan militer Jepang, kebijakan imigrasi yang ketat, serta revisi konstitusi pasifis yang membatasi peran pasukan pertahanan Jepang.
Takaichi akan memimpin koalisi pemerintahan LDP bersama Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party/JIP).
Namun, tantangan berat menantinya, terutama karena partainya kehilangan dominasi di parlemen usai skandal korupsi dan kenaikan biaya hidup.
Dalam waktu dekat, Takaichi akan membentuk kabinet baru dengan melibatkan lebih banyak tokoh perempuan.
Ia juga akan menghadapi ujian diplomatik pertamanya pekan depan, saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Tokyo.
Usai Sanae Takaichi resmi terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang, Negara Sakura itu memasuki babak baru dalam sejarah politiknya—sebuah era yang diwarnai harapan akan lahirnya kepemimpinan baru yang tegas, modern, dan inklusif. (*)
