Samarinda, Sekaltim.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan, pengendalian inflasi harus dilakukan dengan langkah teknis yang jelas.
Ia menyoroti sejumlah sektor penting, mulai dari harga beras, distribusi LPG, hingga pengawasan rokok ilegal.
“Pemindahan depo Pertamina ke Palaran harus dipercepat untuk mencegah potensi konflik. LPG 3 kg wajib tepat sasaran bagi masyarakat berhak. Sementara itu, Bulog segera menyerap hasil panen agar petani tidak merugi,” ujar Saefuddin dalam rapat rutin Pengendalian Inflasi, Selasa, 2 September 2025.
Menurut Wawali Samarinda, harga beras SBHT di lapangan masih belum seragam. Hal ini bisa menimbulkan keresahan masyarakat jika tidak segera ditangani. Penyamaan harga beras SBHT perlu dipastikan agar tidak ada kesenjangan harga yang membebani warga.
Selain itu, distribusi LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian serius. Pasokan gas bersubsidi wajib disalurkan tepat sasaran agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Terutama mengutamakan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan LPG bersubsidi.
Wawali Saefuddin juga menyebut inflasi Samarinda berada pada posisi relatif aman, yakni 2,02 persen. Namun, kondisi stabil ini tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat lengah.
Menurutnya, stabilitas inflasi harus dijaga bersama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Secara umum inflasi Samarinda masih dalam kondisi aman, yakni di angka 2,02 persen. Namun stabilitas ini tetap harus kita jaga bersama,” ungkapnya.
Selain persoalan beras dan LPG, Saefuddin juga menyoroti maraknya rokok ilegal tanpa cukai. Menurutnya, peredaran rokok ilegal dapat merugikan negara sekaligus mengganggu pasar resmi.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Gedung PKK Samarinda, dan dihadiri jajaran Forkopimda bersama perangkat daerah terkait. Hadir di antaranya Kapolresta Samarinda, perwakilan Dandim 0901, Kejari, Sekda, Asisten II, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kepala Inspektorat, hingga sejumlah kepala OPD.
Agenda rapat tersebut dirangkaikan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disampaikan melalui Zoom Meeting. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi kepala daerah dalam menjaga stabilitas nasional.
Menurut Menteri Tito, Presiden telah mengambil langkah strategis menghadapi dinamika nasional, mulai dari rapat kabinet, pertemuan tokoh agama, ormas, hingga partai politik. Kepala daerah harus segera menggelar rapat Forkopimda, membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, serta melaksanakan doa lintas agama.
Mendagri juga mengingatkan para kepala daerah untuk tetap berada di wilayah masing-masing. Mereka diminta bersikap sederhana serta menghindari pesta maupun gaya hidup mewah yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Tito menegaskan, demonstrasi damai adalah hak yang dilindungi undang-undang. Namun, aksi tersebut harus tetap terkendali. “Demo damai dilindungi hukum, tetapi tidak boleh merusak, menjarah, atau mengganggu ketertiban umum. Aksi anarkis wajib ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya. (*)
