Jakarta, Sekaltim.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi khusus kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 7 Juli 2025. Tito memuji capaian NTB dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah, yang berhasil menduduki peringkat kedua nasional.
“NTB, Pak Lalu Iqbal. Terima kasih, Pak. Bapak hebat,” ucap Tito, merujuk pada pencapaian NTB yang mencatat realisasi pendapatan sebesar 46,26 persen dan belanja 38,99 persen hingga Juni 2025. Tito menyebut angka ini luar biasa, mengingat NTB tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat tertundanya ekspor tambang di wilayah Sumbawa.
Adapun peringkat pertama ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan pendapatan 57,43 persen dan belanja 41,92 persen. Sementara posisi ketiga yang sebelumnya langganan milik Jawa Barat, kini tergeser.
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan dan Pak Lalu Iqbal dari NTB,” kata Tito.
Tito juga menyampaikan bahwa posisi keempat dan kelima ditempati oleh Kepulauan Riau (pendapatan 39,48 persen dan belanja 38,25 persen) serta Jawa Timur (pendapatan 48,59 persen dan belanja 37,71 persen).
Lebih jauh, Tito menekankan pentingnya peran Pemda dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada akhir 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut target 2025 adalah minimal 5,3 persen, sementara pada triwulan I tahun ini baru mencapai 4,87 persen.
Tito meminta kepala daerah membentuk Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang diketuai sekretaris daerah (Sekda), serta melibatkan BPS, Forkopimda, dan pelaku ekonomi. Ia juga menyoroti daerah dengan pertumbuhan ekonomi minus, seperti Papua Tengah yang mencatat -25,53 persen.
“Kondisi daerah sangat menentukan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Tito.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung menanggapi sorotan Mendagri. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa realisasi anggaran Jabar terhambat oleh beban fiskal dari masa lalu. Sekitar sepertiga dari total APBD Jabar 2025 senilai Rp31 triliun tidak bisa digunakan untuk program baru.
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” ujar Dedi dalam video di Instagram, Kamis 10 Juli 2025.
Ia merinci, anggaran untuk utang PEN sebesar Rp600 miliar, utang BPJS Rp334 miliar, operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, serta Masjid Al Jabbar sebesar Rp40 miliar.
Selain masalah fiskal, Dedi juga menyinggung masalah sosial, termasuk kasus ijazah siswa swasta yang tertahan karena tunggakan biaya. Pemprov Jabar masih menanggung beban Rp1,2 triliun untuk menyelesaikan masalah realisasi anggaran daerah 2025 ini melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). (*)
