Sekaltim.co – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melantik lima pejabat tinggi madya baru. Mereka akan mengisi posisi strategis, mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi.
Pelantikan pejabat baru BGN ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan pengangkatan tersebut dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurut Agustina, pengangkatan lima pejabat baru itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani Presiden.
“Kemarin sore, kami mendapat Keppres yang ditandatangani Pak Presiden. Beliau-beliau ini diangkat sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN,” ujar Agustina saat konferensi pers, Selasa 21 Juli 2026.
Pengangkatan tersebut juga mengacu pada Pasal 59 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tentang Badan Gizi Nasional. Aturan itu mengatur mekanisme pengisian jabatan tinggi madya di lingkungan BGN.
Lima pejabat baru tersebut memiliki latar belakang yang cukup beragam. Beberapa di antaranya datang dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan Agung.
Berikut daftar pejabat tinggi madya baru BGN:
1. Dr. Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama BGN. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN.
2. dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Sebelumnya, ia merupakan Direktur Penyakit Menular di Kemenkes.
3. Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Ia sebelumnya berkarier sebagai Kepala Biro Keuangan BPKP.
4. Dr. Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Manajemen Talenta.
5. Dr. Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Ia pernah menjabat sebagai Kapuspenkum Kejaksaan Agung pada 2022-2024 dan Kajati Sumatera Selatan.
Dengan susunan pejabat baru BGN ini, diberharapkan pengelolaan program MBG bisa semakin kuat. Terutama dalam urusan sistem, distribusi, pengawasan, dan kerja sama. (*)
