Sekaltim.co – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), A. Muzakkir, menghadiri Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Balikpapan, Rabu 15 April 2026.
Rapat kerja Pansus LKPJ Gubernur Kaltim 2025 tersebut dilaksanakan bersama DPRD Kaltum dan sejumlah perangkat daerah (SKPD) guna membahas mekanisme penyusunan hingga capaian kinerja program pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Kegiatan dipimpin Ketua Pansus LKPJ, Fadly Imawan, didampingi Wakil Ketua Agus Aras. Rapat berlangsung dalam dua sesi pembahasan yang fokus pada aspek administrasi hingga capaian kinerja program.
Pada sesi pertama, pembahasan menitikberatkan pada mekanisme penyusunan serta isi LKPJ. Sejumlah instansi turut hadir, antara lain Asisten I Setda, Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Bapenda, serta biro terkait.
Sementara itu, sesi kedua lebih fokus pada capaian kinerja, indikator, serta realisasi program pemerintah daerah, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Timur.
Muzakkir memaparkan berbagai program serta realisasi belanja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“Selaku BPKAD, kami menyampaikan beberapa program, realisasi belanja, dan realisasi APBD di tahun 2025,” ujarnya, dalam keterangan resmi di media sosial BPKAD Kaltim, Kamis 16 April 2026.
Berdasarkan data per 24 Desember 2025, capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tercatat berada di atas rata-rata nasional. Realisasi kinerja mencapai 89,27 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 84,27 persen.
“Kalau berdasarkan data per 24 Desember 2025, kita berada pada posisi ke-20. Kita masih di atas rata-rata nasional,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa BPKAD Kaltim akan terus berkoordinasi dengan Pansus LKPJ guna memastikan evaluasi berjalan optimal serta menjadi dasar perbaikan ke depan.
Rapat kerja ini turut dihadiri sejumlah anggota Pansus, di antaranya Sulasih, Firnadi Ikhsan, Damayanti, Abdul Rakhman Bolong, Abdul Rahman Agus, Syahariah, Didik Agung Eko Wahono, Samsun, dan Yusuf Mustafa.
Pansus LKPJ menegaskan bahwa seluruh paparan dari perangkat daerah akan menjadi bahan evaluasi secara mendalam. Fokus utama evaluasi diarahkan pada capaian program yang dinilai belum optimal.
Ketua Pansus, Fadly Imawan, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ditargetkan rampung pada awal bulan depan,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Pansus Agus Aras menekankan pentingnya ketelitian dalam mengkaji setiap indikator kinerja agar rekomendasi yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui rapat kerja pembahasan Pansus LKPJ Kaltim 2025 ini, DPRD Kaltim berharap evaluasi LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan di tahun-tahun mendatang. (*)
