NusantaraWacana

Dekan FEB UNUSIA Gagas Ekonesia Metropolitan sebagai Paradigma Baru Ekonomi Jakarta

Jakarta – Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menggagas Ekonesia Metropolitan sebagai paradigma alternatif dalam membangun perekonomian Jakarta yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkeadaban.

Gagasan Ekonesia Metropolitan tersebut menjadi pokok pemikirannya dalam Dialog Publik dan Bedah Buku bertema Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Jakarta Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berkeadaban, Rabu 18 November 2026.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat akan menggelar Dialog Publik bertajuk “Sosialisme Islam” sebagai ruang refleksi intelektual untuk memperkuat nilai keislaman, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengusung tema “Islam Membangun Etika Publik, Menegakkan Sistem Sosial, Mengubah Masyarakat Menuju Keberadaban”, kegiatan ini akan menghadirkan Wakil Ketua Syuro PKB Jakarta Barat, Drs. KH. Abdul Ghoni Faiq, dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., sebagai narasumber. Hadir 50 lebih peserta dari kader PKB, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Generasi Z.

Aras mengintegrasikan pemikiran sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto, teologi pembebasan Ali Syari’ati, dan paradigma Eko-Akunta-Nesia untuk menjawab tantangan struktural ekonomi metropolitan.

“Jakarta tidak boleh hanya menjadi ruang akumulasi kapital. Jakarta harus menjadi ruang distribusi kesejahteraan, demokratisasi ekonomi, dan pemuliaan martabat manusia,” ujar Aras.

Ekonesia Metropolitan menempatkan pasar, negara, komunitas, dan ekologi sebagai empat unsur ekonomi yang saling melengkapi. Pasar berperan mendorong efisiensi dan inovasi, negara menjamin keadilan distribusi, komunitas membangun solidaritas, sementara ekologi menjadi landasan keberlanjutan.

Menurut Aras, transformasi ekonomi Jakarta harus bertumpu pada empat orientasi utama, yakni ekonomi produktif, inklusif, digital, serta ekonomi hijau dan biru.

“Ekonomi kerakyatan tidak berarti menolak kapital dan modernisasi. Persoalannya adalah bagaimana kapital dikelola secara demokratis, teknologi dapat diakses masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan warga,” jelasnya.

Aras juga menempatkan kebudayaan sebagai modal ekonomi yang strategis. Nilai gotong royong, kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dapat menjadi fondasi pengembangan koperasi, UMKM, serta kemitraan produktif.

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh sekadar menjadi konsumen, pekerja, atau penerima bantuan pemerintah, tetapi harus menjadi produsen sekaligus pemilik aset produktif.

“Ukuran kemajuan metropolitan bukan sekadar gedung pencakar langit, besarnya investasi, atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan layak, memiliki aset produktif, dan hidup dalam lingkungan yang sehat,” tegasnya.

Melalui Ekonesia Metropolitan, Aras menawarkan arah pembangunan yang mempertemukan modernitas ekonomi dengan nilai kemanusiaan, spiritualitas, kebudayaan, dan keadilan sosial. (*)

Tinggalkan Balasan

Back to top button