Link Download UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Cek 313 Pasal di Sini
Sekaltim.co – Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan link download UU 27 Tahun 2026 untuk akses publik. Masyarakat kini bisa membaca dan mengunduh dokumen lengkap aturan tersebut melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 dengan link untuk akses publik ini penting diketahui pekerja, pencari kerja, hingga pemberi kerja. Sebab, regulasi tersebut mengatur hak, kewajiban, serta pelindungan tenaga kerja di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak masyarakat tidak sekadar mengetahui penerbitan UU tersebut. Masyarakat juga perlu memahami isi dan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin, 9 November 2026.
Link Download UU Nomor 27 Tahun 2026 PDF
Masyarakat dapat mengakses dokumen resmi UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
UU Nomor 27 Tahun 2026
Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Buka Dokumen dan Download UUJDIH Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Pastikan masyarakat mengunduh dokumen dari sumber resmi agar memperoleh naskah undang-undang yang benar dan lengkap.
Apa Saja yang Diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Regulasi ini mengatur berbagai aspek dunia kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga masa pensiun atau purna kerja.
Beberapa materi penting yang diatur meliputi:
1. Kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja.
2. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
3. Pelatihan kerja dan program pemagangan.
4. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Pelindungan tenaga kerja sektor informal.
6. Penggunaan tenaga kerja asing.
7. Hubungan kerja dan perjanjian kerja.
8. Pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja.
9. Hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
10. Dana cadangan pesangon.
11. Pengawasan ketenagakerjaan dan ketentuan pidana.
Salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
UU ini juga mengatur perubahan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jangka waktu maksimalnya dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, dengan setiap perpanjangan paling lama satu tahun.
Kapan UU Nomor 27 Tahun 2026 Mulai Berlaku?
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, regulasi tersebut diundangkan dan mulai berlaku.
Berdasarkan ketentuan peralihan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dicabut. Ketentuan pelaksanaan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru.
Menaker Yassierli berharap regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam membangun hubungan kerja yang adil, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan pelindungan tenaga kerja di Indonesia.
Demikian informasi mengenai link download UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Bagi pekerja, buruh, pencari kerja, maupun perusahaan, penting untuk membaca langsung dokumen UU Nomor 27 Tahun 2026 agar memahami hak dan kewajiban masing-masing. (*)
